Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan program efisiensi belanja anggaran berupa rencana pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) yang akan digunakan membantu pemulihan ekonomi daerah itu.
"Saat ini serapan anggaran Bangka Belitung baru mencapai 4,38 persen atau tidak seimbang dengan belanja operasional mencapai 27,8 persen," kata Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan, di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan, pemotongan TPP ASN di lingkungan Pemprov Kepulauan Babel ini sesuai arahan pemerinta pusat terkait percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.
"Kita segera bertindak cepat dengan berdiskusi bersama tim anggaran serta DPRD untuk mengambil langkah efisiensi serta refocusing terhadap beberapa kegiatan tanpa menunda diantaranya pemotongan TPP ASN," katanya.
Erzaldi tidak menyebutkan berapa persen pemotongan yang akan dikenakan terhadap TPP tersebut.
Ia hanya menjelaskan, bahwa pemotongan TPP ASN ini tidak hanya terjadi di Babel, tetapi secara nasional di mana serapan belanja anggaran nasional mengalami pertumbuhan yang rendah yakni di angka 15 persen untuk APBN dan angka 7 persen untuk APBD.
"Dalam beberapa hari ini, kita akan mengambil keputusan sekalipun agak berat bagi para pegawai. Tapi, ini tetap dilakukan demi efisiensi serapan anggaran dan efektivitas anggaran," ujarnya.
Untuk itu, ia pun meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan seluruh aparat pengawasan intern pemerintah dapat melihat dan mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, dan mencarikan solusi untuk mengatasinya sehingga lembaga dan pemda dapat merealisasikan dengan cepat.
Peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah dalam hal belanja negara secara akuntabel, efektif, dan efisien sehingga tercapainya target yang ditetapkan agar tidak ada serupiah pun yang salah sasaran.
"Saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewengan anggaran, apalagi dalam masa pandemi di mana semua harus berhemat dan bekerja keras dalam rangka mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," katanya.
