Jakarta (Antara Babel) - Politisi Yenny Wahid menilai Menteri Hukum dan HAM telah melampaui kewenangannya dalam mengesahkan kepengurusan partai politik belakangan ini.
"Saya setuju yang dilakukan Menkum HAM (terkait pengesahan kepengurusan partai politik) sudah jauh melampaui kewenangannya," kata Yenny Wahid dalam acara silaturahmi tokoh bangsa bertajuk Problematika dan Solusinya yang diselenggarakan PP Muhammadiyah di Jakarta, Kamis.
Yenny mengatakan sebagai orang yang pernah mengalami intervensi pemerintah dalam partai politik, dirinya mengetahui bagaimana perasaan pihak yang merasa diintervensi saat ini.
Menurut dia, pemerintah seolah tengah menembaki kakinya sendiri. Akibatnya kegaduhan politik terus terjadi, dan mengganggu sektor investasi nasional.
"Saya tahu sakitnya (diintervensi) itu disini. Jangan lah pemerintah menembaki kaki sendiri," kata dia.
Politisi Golkar Fadel Muhammad mengatakan intervensi yang dilakukan Menkum HAM dalam pengesahan kepengurusan partai politik, khususnya Golkar dan PPP, sangat nyata.
Menurut Fadel, intervensi itu sengaja dibuat sedemikin rupa sehingga timbul perpecahan di internal Golkar dan PPP.
"Saya menyaksikan bagaimana aturan-aturan main yang ada. Jadi memang sengaja ada niat tertentu," nilai Fadel.
Politisi senior Fuad Bawazier mengusulkan pengesahan kepengurusan Partai Politik tidak lagi dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, melainkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga independen.
Menurut dia, apabila pengesahan partai politik tetap diberikan mandatnya kepada Menkum HAM maka akan terus terjadi saling menyalahkan.
Fuad mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Partai Politik, agar kewenangan pengesahan kepengurusan partai politik dilimpahkan ke KPU.
Pada Kamis hari ini PP Muhammadiyah menggelar acara silahturahmi dengan sejumlah tokoh bangsa, untuk membahas sejumlah problematika yang sedang dihadapi bangsa.
Dalam pertemuan silahturahmi itu tampak sejumlah tokoh bangsa antara lain Mantan Ketua MK Mahfud MD, Jimly Ashiddiqie, politisi Golkar Fadel Muhammad dan Akbar Tandjung, Fuad Bawazier, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, politisi Yenny Wahid, rohaniawan Katolik Romo Franz Magnis Suseno, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, dan sejumlah tokoh lain.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mempersilahkan sejumlah tokoh yang hadir untuk berbicara apa saja terkait problematika bangsa dan mengusulkan solusinya..
Yenny Wahid Nilai Menkum HAM Lampaui Kewenangan
Kamis, 26 Maret 2015 16:10 WIB
"Saya tahu sakitnya (diintervensi) itu disini. Jangan lah pemerintah menembaki kaki sendiri,"