Jakarta (Antara Babel) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga calon pimpinan KPK Jimly Asshiddiqie mengonfirmasi harta dan sumber kekayaannya itu, termasuk fasilitas rumah dinas di Pondok Indah.
"Anda mendapat fasilitas rumah dinas saat menjadi ketua MK di Pondok Indah dengan harga sewa Rp120 juta per tahun, padahal ada rumah dinas yang sudah disediakan? Itu memang hak atau bagaimana?" tanya anggota pansel Enny Nurbaningsih dalam tes wawancara di gedung Sekretariat Negara Jakarta, Selasa.
"Orang mengira bahwa pindah itu gampang, padahal tidak bisa langsung pindah. Itu hak, ada aturan rumah dinas untuk tiga bulan jadi harus ada rumah ketiga. Kebetulan rumah saya waktu itu rusak sudah lima tahun tidak dihuni. Saya merasa tidak masalah karena kan sudah dikontrak jadi akan sia-sia kalau tidak ditempati," jawab Jimly.
"Jadi kontrak selama lima tahun dibayar negara?" tanya Enny.
"Saya mengaku kalau saya tidak sempurna, tapi saya sudah menjadi pejabat eselon 1 sejak 1993. Cuma kita mau bekerja sebaik-baiknya sambil belajar dari kekurangan dan memperbaiki diri. Kalau ada yang lebih baik monggo tidak usah memilih saya juga tidak apa-apa," jawab Jimly.
"Kami kan hanya mau konfirmasi isu saja," kata Enny.
"Isu itu benar tapi bukan kejahatan, seperti saya pernah mengajukan izin Global TV itu juga benar tapi gagal," ungkap Jimly.
"Lalu bagaimana dengan isu-isu politik dan keluarga?" tanya anggota pansel.
"Belajar dari pengalaman, saya tidak bermusuhan dengan dunia politik tapi harus tahu batasan diri. Tidak usah mimpi dapat jabatan apa, ketua KPK dan MK pernah dibujuk rayu, kita belajar dari kasus-kasus ini, sudah lah tidak usah dipikirkan (untuk urusan politik)," jawab Jimly.
"Bapak punya Jimly School, pendanaannya dari mana?" tanya anggota pansel Supra Wimbarti.
"Dana saya cari sendiri, kumpul dengan teman-teman jadi saya bilang saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya nama, maka nama saya wakafkan untuk yayasan itu, jadi saya tidak boleh dapat apa-apa," ungkap Jimly.
"Info yang kami dapat, Anda dapat dana dari Newmont?" tanya Supra.
"Oh ada, proyek-proyek saja, training di daerah, training difabel, tapi sudah selesai dua tahun lalu," jelas Jimly.
Pada hari ini ada tujuh orang yang mendapat giliran tes wawancara yaitu Giri Suprapdiono (Direktur Gratifikasi KPK), Hendardji Soepandji (Presiden Karate Asia Tenggara SEAKF), Jimly Asshiddiqie (Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Johan Budi Sapto Pribowo (Plt Pimpinan KPK), Laode Muhamad Syarif (Lektor FH Universitas Hasanudin), Moh Gudono (Ketua Komite Audit UGM), Nina Nurlina Pramono (Direktur Eksekutif Pertamina Foundation).
