Ketua KPU RI kunjungi Bangka Belitung bahas persiapan Pemilu 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari mengunjungi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna membahas persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 secara serentak sesuai pedoman dan regulasi.

"Tujuan kedatangan kami ke Babel untuk bersilaturahim dan konsolidasi. Kami menyadari bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri dan butuh kerja sama berbagai pihak," kata Hasyim Asy'ari usai Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Pangkalpinang, Selasa.

Ia menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), jadwal Pilkada Serentak 2024, bersamaan dengan Pemilihan Umum Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Pembiayaan pilkada gubernur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, sementara pilkada bupati dan wali kota bersumber dari APBD kabupaten dan kota sehingga pihaknya bersama pemerintah daerah akan merumuskan agar pengalokasian APBD dilakukan secara proporsional," ujarnya.

Ia mengatakan anggaran itu ditetapkan dengan mengacu pada rincian kebutuhan logistik Pemilu 2024. Misalnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan membutuhkan biaya distribusi dan pengelolaan logistik yang berbeda dengan daerah lain.

Pertimbangan lainnya, waktu distribusi logistik yang bertepatan dengan musim hujan sehingga distribusi membutuhkan transportasi khusus yang berimplikasi pada biaya yang lebih besar. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mempersiapkan anggaran APBD mulai dari 2022-2024 untuk meminimalisasi potensi kekurangan sejak awal.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kepulauan Babel sudah memberikan dukungan kepada KPU untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024," ungkapnya.

Penjabat (Pj.) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya meminta panduan umum dan operasional terkait informasi persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Termasuk di dalamnya untuk melanjutkan konsolidasi dan mempersiapkan APBD Provinsi dalam mendukung perhelatan pesta demokrasi tersebut.

"Itu semua agar tujuan bersama tercapai, mulai dari saat ini hingga usai pemilihan umum nantinya, pesta demokrasi ini berjalan dengan baik," katanya.