BKKBN Bangka Belitung gandeng TNI-Polri percepat penanganan kekerdilan

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggandeng TNI-Polri untuk mempercepat penanganan kasus kekerdilan di daerah ITU.

"Hal ini sejalan dengan program yang dilakukan di pusat setelah peluncuran program dan kegiatan kolaborasi percepatan penanganan kekerdilan," kata Kepala BKKBN Provinsi Babel Fazar Supriadi di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan BKKBN tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani kasus kekerdilan. Dengan bergerak bersama TNI-Polri yang personelnya terjun hingga tingkat desa diharapkan akan lebih mudah dalam menjangkau warga hingga pelosok.

Melalui kerja sama tersebut, kata dia, para personel TNI-Polri akan membantu memberi edukasi kepada masyarakat tentang kekerdilan kepada warga yang mau menikah, ibu-ibu yang sedang hamil, dan anak-anak yang mengalami masalah kekerdilan.

"Personel TNI-Polri akan membantu menjangkau hingga pelosok karena kasus kekerdilan banyak terjadi di desa," katanya.

Menurut dia, penanganan kekerdilan di Babel saat ini cukup baik dibandingkan dengan provinsi lain, yakni menempati prevalensi nomor enam terbawah. Babel menargetkan pada 2024 angka prevalensi 10,38 persen.

"Kita harus bekerja lebih keras, dan nantinya kita akan melakukan edukasi dan sosialisasi di tiga angkatan, dari Angkatan Darat ada Kartika Chandra, Udara dan Laut, dan di Polri Bhayangkari. Apa penyebab kekerdilan, apa itu kekerdilan, ini yang kita sosialisasikan," katanya.

Dengan adanya kolaborasi bersama dalam penanganan kekerdilan ini, BKKBN Babel optimistis penanganan kasus sesuai target pada 2022 prevalensi stunting di Babel 15,06 persen, pada 2023 dengan angka 13 persen, dan 2024 dengan angka 10,38 persen.

"Adanya peluncuran kerja sama ini ada keterlibatan dalam penanganan kekerdilan. Paling tidak rasa peduli, sehingga bisa bersama-sama mengerjakannya, terutama lingkungan keluarga dan para warga desa binaan TNI-Polri ini," katanya.