Pemkab Bangka Barat-BKIPM jajaki kerja sama pengelolaan potensi kelautan

Mentok, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM-KHP) Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penjajakan kerja sama mengembangkan pengelolaan potensi kelautan.

"Kita ingin melakukan kerja sama untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang ada di Bangka Barat agar ke depan semakin memberikan manfaat kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah," kata Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming MIng di Mentok, Kamis.

Dalam pertemuan itu terdapat beberapa poin penting yang disampaikan Wakil Bupati, terutama dalam upaya menggali potensi yang bisa didapat dari kerja sama tersebut.

BKIPM memiliki aplikasi yang sangat bagus dan mudah dimanfaatkan, antara lain untuk dimanfaatkan dalam sektor kesehatan, perdagangan dan perikanan.

"Saya rasa itu dapat membantu menambah PAD kabupaten," ujarnya.

Dengan adanya pembicaraan awal dengan BKIPM Pangkalpinang, dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti dengan rancangan perjanjian kerja sama agar semakin jelas bidang kerja sama yang akan dilakukan ke depan.

"Ada 500 hektare lebih lahan di Kabupaten Bangka Barat yang nanti akan kita garap, menguntungkan untuk negara dan menguntungkan untuk pengusaha," katanya.

Kepala BKIPM-KHP Pangkalpinang Dedy Arief Hendriyanto mengatakan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah salah satu dinas yang penting dalam penopang ketahanan pangan.

BKIPM akan mendukung pemerintah daerah dan akan hadir di tengah masyarakat dengan menjalankan beberapa program prioritas unggulan, salah satunya sektor perdagangan terutama berbagai produk barang yang diperdagangkan hingga luar negeri.

"Salah satu program prioritas adalah budi daya udang berorientasi ekspor, kita akan dorong karena potensi kita sangat luar biasa dari sektor ini," kata Dedy.

Dengan adanya perjanjian kerja sama dengan Pemkab Bangka Barat, BKIPM Pangkalpinang membentuk tim reaksi cepat untuk mendukung beberapa poin yang sudah dibicarakan bersama Wakil Bupati Bong Ming Ming.

"Tim reaksi cepat yang terdiri dari gabungan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Babel akan cepat bergerak jika terjadi kendala di lapangan, terutama terkait budi daya perikanan. Misalnya jika terjadi kasus kematian tertentu pada budi daya perikanan, hingga memberikan pelayanan masyarakat terkait lalu lintas ikan dan lainnya," katanya.