Pangkalpinang (ANTARA) - Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung (Babel) mulai mengawasi pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai langkah mencegah adanya temuan mal administrasi karena dalam waktu dekat penerimaan peserta didik baru sudah dibuka.
"Berdasarkan imbauan Ombudsman pusat untuk PPDB kita mulai melakukan pengawasan. Kita mulai kumpulkan data tidak hanya di kabupaten kota yang ada di Bangka saja, tapi di Belitung dan Belitung Timur juga meski proses PPDB belum dimulai," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar A saat ditemui di kantor Ombudsman Babel, Senin.
Yozar mengatakan pengawasan yang dilakukan Ombudsman untuk meminimalisir adanya temuan mal administrasi yang dilakukan pihak terkait seperti praktik-praktik pungutan liar, penerimaan jalur zonasi yang menyimpang dan hal lain terkait mal administrasi.
"Kita mewanti-wanti jangan sampai ada praktek-praktek pungutan di luar ketentuan dan pastinya kita minta setelah proses PPDB ada proses evaluasi apa yang harus diperbaiki sehingga terlihat PPDB ini bisa tidak mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan," ujarnya.
Ombudsman juga mengimbau semua sekolah untuk bisa memberi pelayanan sebaik-baiknya dan menghindari adanya temuan mal administrasi yang menyebabkan adanya laporan masyarakat terkait buruknya pelayanan pendidikan.
Pemantauan selalu dilakukan Ombudsman baik melalui media sosial (medsos) atau turun langsung ke masyarakat jika ada keluhan karena Ombudsman juga membentuk tim khusus untuk mengawasi PPDB ini.
Jika ada temuan Ombudsman akan segera menindaklanjutinya dengan koordinasi bersama pihak sekolah atau Dinas Pendidikan dan pihak terkait. Provinsi sudah ada sosialisasi terkait PPDB, namun untuk panduan jelasnya masih dipelajari oleh Ombudsman. Jika ada hal-hal yang kurang pas dalam panduan PPDB akan segera disampaikan Ombudsman untuk dikoreksi oleh instansi terkait.
"Setiap tahun selalu ada laporan terkait mal administrasi meski substansinya berbeda - beda seperti jalur penerimaan zonasi, pungutan liar hingga persoalam seragam. Dengan pengawasan kita harap tahun ini Jangan sampai ada tindakan mal administrasi," tutup Yozar.
