Manggar, Babel (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2022 menunjukkan tren positif.
"Kemajuan dan tingkat ekonomi masyarakat Belitung timur menunjukkan tren positif, bahkan nomor dua tertinggi jika dibandingkan enam kabupaten/kota di provinsi ini," kata Kepala BPS Belitung Timur Azhar di Manggar, Selasa.
Ia menjelaskan indikator laju pertumbuhan ekonomi Belitung Timur dapat dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) pada 2022 sebesar Rp9,7 triliun.
"Jika dilihat lebih terperinci, ternyata kemajuan atau tingkat ekonomi masyarakat jauh lebih baik dibanding kabupaten lain di Babel karena berdasarkan data yang sama, PDRB ADHK per kapita Tahun 2022 sebesar Rp45.466,99 juta," jelasnya.
Baca juga: Belitung Timur terus berdayakan ekonomi masyarakat lokal
Sedangkan PDRB ADHB per kapita Kabupaten Belitung Timur pada 2022 mencapai Rp75.077,99 juta. Kabupaten Belitung Timur berada di peringkat ke tiga di Provinsi Babel setelah Bangka Barat sebesar Rp80.031,30 juta dan Pangkalpinang 76.348,98 juta.
"Memang kalau melihat PDRB ADHB dan ADHK, Kabupaten Belitung Timur lebih rendah, tapi kalau PDRB per kapita penduduk itu lebih makmur," ujarnya.
Menurut Azhar, laju pertumbuhan ekonomi atau perkembangan suatu daerah bisa dilihat dari PDRB, namun tetap besaran PDRB harus dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun atau per kapita.
"Analoginya, PDRB Indonesia lebih tinggi dari Singapura. Namun jika PDRB per kapita, Singapura jauh lebih tinggi,” jelas Azhar.
Baca juga: Belitung Timur optimis G20 dorong pertumbuhan ekonomi kreatif
Untuk menghitung nilai PDRB, BPS mengambil data dari sektor 17 lapangan usaha penunjang ekonomi yang ada di suatu daerah. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB ADHK. Untuk mengukur kondisi ekonomi menggunakan PDRB ADHB.
"PDRB itu volume produksi barang dan jasa dikalikan dengan harga. Jadi kalau ADHK pengalinya pakai harga 2010, kalau ADHB pakai harga barang jasa sekarang,” terang Azhar.
Ditekankan Azhar jika PDRB tidak bisa diinterprestasikan sebagai cerminan dari kemiskinan di suatu wilayah. Mengingat dua data ini menggunakan cara yang berbeda untuk menghitungnya.
"Kalau data kemiskinan kita ambilnya dari Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasioanal). Kalau PDRB seluruh sektor nilai tambah,” ujar Azhar.
Baca juga: Pemerintah Belitung Timur dorong koperasi jadi penggerak ekonomi warga
