Pangkalpinang (ANTARA) - Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Apalagi di era demokrasi dan digitalisasi yang kian berkembang, masyarakat semakin kritis terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan pemerintah, termasuk terhadap tindakan kepolisian.
Oleh karena itu, kepolisian dituntut selalu beradaptasi dengan lingkungan yang semakin dinamis dan masyarakat yang kian kritis. Peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga kamtibmas dan membangun hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat.
Di tengah masyarakat yang kritis, Polri harus mampu menghadapi tantangan yang beragam, termasuk kritik. Institusi kepolisian harus mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas serta memenuhi rasa aman masyarakat.
Salah satu hal yang penting dalam membangun hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat adalah komunikasi yang efektif. Institusi kepolisian harus mampu mendengarkan dengan saksama aspirasi dan kritik masyarakat, serta memberikan penjelasan yang jelas dan transparan tentang langkah-langkah yang diambil.
Dalam situasi ini, fungsi kehumasan Polri menjadi garda terdepan dalam menyikapi masyarakat yang kritis. Fungsi kehumasan Polri melibatkan hubungan yang erat antara kepolisian dengan masyarakat sehingga perlu ada strategi dan manajemen kehumasan bagi Polri agar mampu mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat serta merumuskan, menjabarkan, mengomunikasikan visi dan misi Polri baik secara internal maupun eksternal.
Pada era saat ini, kehumasan bukan hanya menjadi fungsi di belakang panggung bagi kepolisian, namun kehumasan Polri sudah menjadi garda terdepan yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara polisi dan masyarakat.
Kehumasan bertugas untuk menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat maupun insan media untuk memberikan informasi yang akurat serta mampu menjawab pertanyaan dan keluhan masyarakat.
Dalam menghadapi masyarakat yang kritis, kehumasan Polri harus mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada. Kehumasan Polri harus memiliki sikap terbuka dan siap untuk menerima kritik yang membangun, sekaligus memberikan penjelasan yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil.
Budayawan sekaligus tokoh masyarakat Bangka Belitung Ahmadi Sofyan mengatakan bahwa ia pernah mendapatkan pertanyaan dari beberapa personel tentang bagaimana polisi menghadapi masyarakat. Ia mengibaratkan bahwa polisi dalam menghadapi masyarakat harus seperti seorang laki-laki menghadapi perempuan yang selalu tidak benar, harus selalu salah, dan siap salah.
"Jadi polisi itu dalam menghadapi masyarakat persis laki menghadapi perempuan. Diam dan siap salah, namun hukum tetap ditegakkan. Karena semua sama di mata hukum. Jadi bersabar menghadapi masyarakat, siap salah tapi hukum tetap ditegakkan," ungkap Ahmadi Sofyan, Senin (3/7).
Selain itu, pria yang akrab disapa Atok Kulop mengungkapkan peran kehumasan di kepolisian yang menjadi ujung tombak atau garda terdepan dalam menyampaikan informasi.
Menurut dia, di era saat ini, kesalahan sedikit pun dari kepolisian sangat cepat penyebarannya di media sosial. Meskipun demikian, kepolisian harus bisa menjawab semua tantangan dan kritikan yang keluar dari masyarakat.
"Polisi kalau bikin salah, pasti cepat menyebar. Nah, Itu tidak bisa dijawab dengan frontal, tapi harus dijawab dengan data. Jadi artinya, begitulah di tengah masyarakat karena apa, orang banyak menganggap polisi di atas, padahal polisi berasal dari masyarakat dan bagian dari masyarakat," ujarnya.
"Ujung tombak Polda Babel ada di tangan media. Hari ini Polda digruduk masyarakat, dipuji masyarakat, karena berkat Humasnya. Maka dari itu, ujung tombak Polda Babel ada di Humas." katanya.
Dengan demikian, pada akhirnya, peran kehumasan Polri yang efektif dan proaktif dalam menghadapi masyarakat yang kritis sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat.
Dengan memastikan komunikasi yang baik dan menjaga transparansi, kehumasan Polri dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.
Kesimpulannya, di tengah masyarakat yang kritis, peran kepolisian sangat penting dan tidak bisa diremehkan.
Kepolisian juga harus mampu beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi sekaligus senantiasa menjaga integritas serta transparansi dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, masyarakat harus memberikan dukungan dan kerja sama kepada kepolisian dan saling memahami peran masing-masing dalam membangun keamanan dan ketertiban bersama.
Dengan begitu akan terjalin hubungan yang kuat antara kepolisian dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang lebih aman, adil, dan harmonis. Tujuan Humas Polri dalam membangun citra Polri, khususnya fungsi Polri, yakni sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat bisa mewujudkan slogan Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Dengan peran kehumasan ini, diharapkan bisa mewujudkan salah satu fokus utama yang digaungkan dalam peringatan Hari Bhayangkara 2023, yakni komitmen Polri dalam beradaptasi dengan perkembangan yang semakin pesat serta mengajak masyarakat untuk menjadi cerdas dalam menghadapi tantangan.
Tantangan di depan mata adalah mewujudkan pesta demokrasi Pemilu 2024 berjalan dengan sukses dan damai.
* Roy Riadi adalah anggota polisi Bidang Humas Polda Bangka Belitung
