Toboali, Bangka Selatan (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yogi Maulana berharap investasi yang ada di wilayah itu menjalani usaha sesuai prosedur agar tidak terjadi keresahan di lingkungan masyarakat.
"Salah satu permasalahan di Desa Kepo Kecamatan Toboali kemarin itu menunjukkan bahwa investasi di Bangka Selatan belum memenuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah,"kata Yogi Maulana kepada wartawan di Toboali, Minggu (6/08).
Ia mengatakan sangat prihatin atas kejadian warga Desa Kepo yang mendatangi kantor desa secara beramai-ramai menolak kehadiran investor yang bergerak di usaha perkebunan itu.
"Sebab berdasarkan keterangan warga,mereka tidak pernah menjual lahan seluas 700 hektare itu kepada perusahaan sehingga membuat resah masyarakat,"kata dia.
Menurut Politisi Muda partai Gerindra ini semua pihak harus duduk satu meja dan harus didampingi pihak kepolisian agar dapat menyelesaikan masalah ini secara tepat dan tidak berlarut-larut.
"Kita harap permasalahan ini cepat diselesaikan karena kita takut permasalahan ini menimbulkan konflik ditengah kehidupan masyarakat,"kata dia.
Yogi menjelaskan pihaknya siap mendampingi masyarakat dan perusahaan dalam melakukan diskusi demi menciptakan situasi ketentraman dan kenyamanan serta keamanan masyarakat.
"Kepada pihak aparat penegak hukum juga kita harap segera mengungkapkan masalah ini sebaik mungkin,"harapnya.
