Bawaslu Bangka Belitung gerakkan aksi tolak politik uang

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggiatkan sosialisasi dan edukasi untuk menggerakkan masyarakat agar bisa melakukan aksi bersama menolak politik uang agar Pemilu 2024 berjalan demokratis.

"Kami telah melakukan pemetaan kerawanan pemilu, dan salah satu tantangan serius dalam setiap pelaksanaan pemilu adalah adanya potensi politik uang. Ini harus bisa dicegah bersama-sama agar azas pemilu yang demokratis tidak tercederai," kata Ketua Bawaslu Provinsi Babel EM Osykar di Pangkalpinang, Sabtu.

Ia mengatakan bawaslu telah mengidentifikasi berbagai isu strategis dalam indeks kerawanan pemilu, salah satunya adalah isu strategis politik uang di seluruh provinsi di Indonesia.

Proses identifikasi ini dilakukan dalam rangka melakukan deteksi dini sebagai salah satu cara pencegahan, dan dari proses identifikasi tersebut ditemukan sebanyak lima provinsi yang masuk dalam kategori rawan tinggi, 29 provinsi rawan sedang, sementara untuk kabupaten dan kota se-Indonesia yang masuk kategori rawan tinggi sebanyak 24.

"Berdasarkan hasil analisa itu Provinsi Babel masuk dalam kategori rawan sedang, sedangkan untuk Kabupaten Bangka Selatan termasuk dalam kategori rawan tinggi. Ini hasil analisa tim ahli Bawaslu RI terhadap praktik politik uang yang terjadi pada pemilu sebelumnya," katanya.

Menindaklanjuti data tersebut, Bawaslu Babel akan lebih serius dalam optimalisasi pencegahan terhadap praktik politik uang sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 97 huruf c yang mengatakan Bawaslu Provinsi bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi.

"Selama tahun ini kami sudah melakukan identifikasi isu strategis kerawanan pemilu salah satunya politik uang yang ditindaklanjuti dengan pemetaan isu strategis untuk menyusun langkah pencegahan ke depan," katanya.

Bawaslu Babel sangat serius dalam mengatasi kerawanan politik uang di wilayah ini dengan membuat program yang langsung menyentuh masyarakat dan peserta pemilu agar bisa bersama-sama tidak melakukan praktik politik uang yang dimulai dari diri masing-masing.

Menurut dia, politik uang kerap terjadi di ruang-ruang privat seperti lingkungan keluarga dengan berbagai macam metode sehingga sulit dijangkau oleh pengawas pemilu.

"Apalagi di era digital saat ini, praktik politik uang bisa saja terjadi dengan sarana dompet digital atau media lainnya," ujarnya.

Pencegahan agar hal ini bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan merupakan tanggung jawab bersama sekaligus sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga integritas pemilu dan demokrasi.

Untuk itu dia mengajak agar bisa bersama-sama melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan pemilu berjalan dengan bersih dengan cara terus menggelorakan gerakan menolak politik uang.

Dalam hal ini masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara menolak pemberian uang, barang atau materi lainnya sebagai gerakan kolektif pencegahan tolak politik uang di Babel.

Anggota Bawaslu Babel Sahirin menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang, yaitu secara umum biaya kampanye pemilu mahal, persaingan antarpeserta pemilu ketat, aturan yang menjerat pelaku politik uang belum optimal, dan lokus kejadian di ruang privat yang sulit ditemukan pelakunya.

"Kami telah menyiapkan saluran pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan potensi dan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang yang dapat dilaporkan kepada pengawas pemilu setempat," katanya.