Jakarta (ANTARA) - Calon presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menilai capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, tidak tahan untuk menjadi oposisi, demikian disampaikannya dalam debat pertama Pilpres 2024 di halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.
"Sayangnya tidak semua orang tahan menjadi oposisi, seperti yang disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi," kata Anies saat menanggapi tanggapan Prabowo di sesi debat.
Menurutnya dalam sebuah proses demokrasi ada pemerintah dan ada oposisi yang dua-duanya merupakan unsur terhormat. Karena bila ada perspektif yang berbeda dari pemerintah, maka hal itu membuat masyarakat bisa menilai.
"Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus ada dalam kekuasaan," katanya.
Dia mengatakan saat ini minim sekali pihak yang berperan sebagai oposisi. Menurutnya saat ini kebebasan berbicara menurun termasuk mengkritik partai politik sehingga indeks demokrasi menjadi menurun.
"Saya rasa lebih dari sekedar partai politik, rakyat tidak percaya pada proses demokrasi yang terjadi," kata dia.
Baca juga: Setelah debat perdana, Anies: Biar masyarakat yang menilai
Baca juga: Anies sebut banyak izin gereja diterbitkan saat dirinya jabat gubernur
Sementara itu, Prabowo menilai pendapat Anies berlebihan terkait penurunan demokrasi. Menurut dia, Anies dipilih menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh sebuah proses demokrasi.
"Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin anda menjadi gubernur," kata Prabowo kepada Anies.
KPU menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa, dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan capres-cawapres yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.
Baca juga: Anies janjikan "Hotline Paris" untuk beri warga bantuan hukum gratis
Baca juga: Anies: Pelanggaran etika dan praktik "orang" dalam bisa merusak negara
Baca juga: Anies Baswedan: Masalah utama di Papua adalah tiadanya keadilan
