Praktik tambang ilegal dan pembalakan liar, Gibran: Cabut IUP

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi jawaban cawapres lain soal strategi menanggulangi pertambangan ilegal dan pembalakan liar, yang menurut dia solusinya sederhana yaitu mencabut izin usaha, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) pelaku perbuatan ilegal itu.

"Gus Muhaimin dan Pak Mahfud, dari pasangan Prabowo-Gibran simpel saja solusinya, IUP-nya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 dan 4, dan Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kita harus menjalankan Permen (Peraturan Menteri) Investasi No.1 Tahun 2022. Intinya, kita ingin perusahaan-perusahaan besar gandeng UMKM lokal, jadi mereka tidak besar sendiri tetapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM-UMKM setempat," kata Gibran saat segmen kedua debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu.

Gibran saat itu merespon jawaban Mahfud yang menjawab strategi dia dan Ganjar Pranowo untuk mengatasi tambang ilegal, salah satunya keterbukaan informasi agraria. Cawapres Nomor Urut 3 itu menambahkan kebijakan satu peta masih menjadi salah satu cara untuk memetakan lahan-lahan tambang sehingga jika ada aksi tambang ilegal pun dapat langsung ditindak.

Tidak hanya itu, strategi keterbukaan informasi, menurut Mahfud juga dapat mengatasi persoalan lainnya, yaitu laju deforestasi (penggundulan) hutan dalam 10 tahun terakhir, yang jumlahnya mencapai 12,5 juta hektare.

Terkait jawaban Gibran, Mahfud menyebut pencabutan IUP tidak semudah diucapkan, karena pada praktiknya ada hambatan-hambatan eksternal.

"Mencabut IUP banyak mafianya, saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak putusan MA, itu begitu KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan banyak yang ilegal itu dibeking aparat," kata Mahfud ke Gibran.

Debat keempat mengangkat tema-tema antara lain energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, desa, dan masyarakat adat. Debat itu kelanjutan dari debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua pada 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada 7 Januari 2024.

Untuk debat keempat, KPU menunjuk 11 ahli, praktisi, dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil sebagai panelis, di antaranya Prof. Sulistyowati Irianto (Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia), Prof. Hariadi Kartodihardjo (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB), Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria), Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energi/Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform), Prof. Arif Satria (Ahli Ekologi Politik/Rektor Institut Pertanian Bogor), Rukka Sombolinggi (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dan Tubagus Furqon Sofhani (Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung).