8 ruang lingkup di MoU Kanwil DJPb Babel dan Pemkab Bangka

Pangkalpinang (ANTARA) - Ada 8 ruang lingkup yang dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan tentang forum kerjasama peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bangka Belitung (Babel) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.

Kepala Kanwil DJPb Babel, Edih Mulyadi mengatakan delapan ruang lingkup yang tertuang dalam MoU tersebut meliputi asistensi atau konsultasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah, asistensi pembinaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), koordinasi pembinaan program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi), koordinasi dalam rangka pinjaman daerah, penyusunan kajian fiskal regional, profil keuangan daerah dan laporan manajerial, pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak. 

Baca juga: Kanwil DJPb Babel-Pemkab Bangka kerjasama peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

"Nota kesepakatan ini dimaksudkan sebagai bentuk kerjasama dan merupakan wadah sarana komunikasi, koordinasi, dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Edih Mulyadi juga  menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai fungsi tambahan yaitu Trefa (Treasury, Regional Economist dan Financial Advisory).

Fungsi treasury merupakan tugas lama yaitu menyalurkan dana APBN, sebagai regional economist Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar memberikan kontribusi yang efektif pada sektor-sektor perekonomian daerah dan menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal yang konkret dan evidence-based policy. 

Sedangkan sebagai financial advisory dapat memberikan masukan atau solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan keuangan untuk kementerian lembaga maupun pemerintah daerah.

Pj. Bupati Bangka Muhammad Haris AR dalam sambutannya menyebutkan bahwa Pemkab Bangka menyambut baik kerjasama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Babel dengan Pemda Kabupaten Bangka terutama dalam rangka membantu dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD.

Pada kesempatan tersebut juga diuraikan usaha-usaha yang telah dilakukan Kabupaten Bangka dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting sehingga diharapkan pada tahun 2024 tidak terdapat kemiskinan ekstrem maupun stunting. 

"Kita juga  berharap Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka mampu bersinergi dan mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) dan optimalisasi desentralisasi fiskal di daerah," ujarnya.