Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada Senin pagi.
Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, pemeriksaan perkara dilakukan oleh tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi.
Panel satu terdiri atas Suhartoyo selaku ketua panel satu, Daniel Yusmic Foekh, dan Guntur Hamzah. Panel dua terdiri atas Saldi Isra selaku ketua panel dua, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani. Panel tiga terdiri dari Arief Hidayat selaku ketua panel tiga, Anwar Usman, dan Enny Nurbaningsih.
Untuk pembagian perkara, panel satu memeriksa 103 perkara, sedangkan panel dua dan tiga masing-masing memeriksa 97 perkara.
Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini akan digelar hingga 3 Mei 2024. Sidang digelar secara paralel di tiga ruang sidang MK di Gedung I dan II MK, serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI.
Sebelumnya, pada Selasa (23/4), MK telah meregistrasi 297 perkara PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. MK juga telah menerima pengajuan permohonan Pihak Terkait pada 23-24 April 2024.
Partai politik yang paling banyak mengajukan perkara adalah Partai Gerindra dan Partai Demokrat, yaitu masing-masing 32 perkara. Lalu, berdasarkan provinsi, Papua Tengah menjadi provinsi dengan perkara PHPU Pileg 2024 paling banyak yang diajukan, yaitu 26 perkara.
Sebanyak 297 perkara tersebut terdiri atas 285 perkara DPR/DPRD dan 12 perkara DPD. Dari 285 perkara DPR/DPRD, sebanyak 171 perkara diajukan oleh partai politik dan 114 perkara diajukan oleh pemohon perseorangan.
Perkara yang diajukan pemohon perseorangan terdiri atas perkara PHPU DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 74 perkara, perkara DPRD Provinsi sebanyak 28 perkara, dan DPR RI sebanyak 12 perkara.
Sedangkan 12 perkara PHPU DPD, meliputi sembilan provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Riau, Maluku, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Berita Terkait
![Hoaks! MK putuskan Anies dan Ganjar tidak boleh calonkan diri jadi Presiden](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/04/29/41.jpg)
Hoaks! MK putuskan Anies dan Ganjar tidak boleh calonkan diri jadi Presiden
30 April 2024 15:38
![MK telah siap sidangkan PHPU Pileg 2024](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/04/25/IMG_20240425_163532_913.jpeg)
MK telah siap sidangkan PHPU Pileg 2024
25 April 2024 18:12
![Prabowo: Terima kasih Mahkamah Konstitusi](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/04/23/prabowo.jpeg)
Prabowo: Terima kasih Mahkamah Konstitusi
23 April 2024 10:14
!["Amicus curiae" di Mahkamah Konstitusi](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/04/18/antarafoto-peluang-pertemuan-jokowi-dengan-megawati-18424-ebp-05.jpg)
"Amicus curiae" di Mahkamah Konstitusi
20 April 2024 19:04
![MK: RPH formal untuk PHPU Pilpres mulai 16 April](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/04/06/Desain-tanpa-judul-69.jpg)
MK: RPH formal untuk PHPU Pilpres mulai 16 April
8 April 2024 18:16
![Hoaks! MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/04/07/Sidang-Sengketa-Pilpres-040424-hma-06.jpg)
Hoaks! MK kabulkan gugatan sengketa hasil pemilu pada awal April 2024.
8 April 2024 10:25
![Hoaks! Pilpres resmi digelar ulang pada awal April 2024](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/04/06/27.jpg)
Hoaks! Pilpres resmi digelar ulang pada awal April 2024
7 April 2024 18:53
![MK mulai rapat permusyawaratan hakim usai sidang PHPU Pilpres 2024](https://cdn.antaranews.com/cache/270x180/2024/04/06/Desain-tanpa-judul-69.jpg)
MK mulai rapat permusyawaratan hakim usai sidang PHPU Pilpres 2024
6 April 2024 10:23