Pangkalpinang (ANTARA) - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla melantik Pengurus PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Bakti 2024 hingga 2029 di Pangkalpinang, Kamis (2/5/2024).
"Pengurus yang baru dilantik ini harus melanjutkan tugas dan fungsi untuk kemanusiaan," kata Jusuf Kalla saat melantik Ketua dan Pengurus PMI Kepulauan Babel Masa Bakti 2024 - 2029 di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan tugas utama PMI adalah kemanusiaan untuk membantu sesama yang mengalami kesulitan. Apakah itu kesulitan bencana alam, sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kerelaan.
"Inilah gerakan masyarakat terbesar di dunia, karena tidak ada negara dan kota di dunia ini yang memiliki palang merah untuk membantu dan membahagiakan masyarakat," katanya.
Ia menegaskan ketika ada bencana alam dan kemanusiaan, maka PMI selalu siap siaga memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat.
"PMI ini tidak memilik kantor, tetapi memiliki markas yang siap memberikan pelayanan dan bantuan selama 24 jam," katanya.
Ia menyatakan hanya tiga instansi di Indonesia yang memiliki markas yaitu markas Polri, TNI dan PMI.
"Apa beda antara markas dengan kantor. Kalau kantor ada jam kerjanya, sementara markas terbuka 24 jam bagi masyarakat untuk melapor," katanya.
Ketua PMI Kepulauan Babel periode 2024 - 2029 Abdul Fatah mengatakan siap bergerak untuk membantu sesama dan sebar kebaikan kepada masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai ini.
"Ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional palang merah dan bulan sabit merah untuk memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat," katanya.
Berita Terkait
Baznaz-MUI terbitkan buku "Jusuf kalla Mujahid Perdamaian Dunia"
4 Oktober 2024 09:19
Jusuf Kalla sampaikan dukacita wafatnya Wapres Ke-9 RI Hamzah Haz
24 Juli 2024 13:14
KADIN-DMI kembangkan ekonomi digital di pesantren
29 Mei 2024 22:04
KADIN-DMI dampingi jemaah masjid kembangkan usaha
29 Mei 2024 21:57
Jusuf Kalla dorong pengurus masjid jadi pengusaha
29 Mei 2024 20:43
Jusuf Kalla: Kebijakan Tapera bantu masyarakat miliki rumah
29 Mei 2024 18:12
JK menilai Dewan Pertimbangan Agung tak perlu dihidupkan lagi
16 Mei 2024 15:24
JK hadir sebagai saksi di sidang kasus korupsi eks Dirut Pertamina
16 Mei 2024 11:48