Bawaslu Belitung minta anggota panwascam jaga integritas dan kode etik

Tanjung Pandan, Belitung (ANTARA) - Bawaslu Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meminta 15 orang anggota Panwascam Pilkada 2024 di daerah itu dapat menjaga integritas dan mematuhi kode etik dalam mengawasi jalannya tahapan dan pelaksanaan Pilkada 2024.

"Kami minta kepada rekan-rekan anggota Panwascam Pilkada 2024 yang dilantik dapat menjaga integritas dan mematuhi kode etik," kata Ketua Bawaslu Belitung, Rezeki Aris Munazar saat melantik anggota Panwascam Pilkada 2024 di Sijuk, Belitung, Minggu.

Menurut dia, selain itu, 15 orang anggota Panwascam Pilkada 2024 yang baru saja dilantik diharapkan dapat bekerja secara profesional dan menjaga independensi sebagai pengawas Pilkada 2024.

"Kami harap rekan-rekan anggota Panwascam Pilkada 2024 terutama bagi anggota yang baru dapat beradaptasi dan mengembangkan diri dengan lingkungan pengawasan," ujarnya.

Aris juga meminta, anggota Panwascam Pilkada 2024 meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan kerja dan tugas pengawasan mendatang.

"Sahabat-sahabat Panwascam Pilkada 2024 saat ini sudah harus belajar dan membuka undang-undang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan aturan tentang pilkada dan peraturan bawaslu mengenai pengawasan maupun terkait penanganan temuan laporan pelanggaran," katanya. 

Dirinya juga berpesan agar para anggota Panwascam Pilkada 2024 yang baru saja dilantik dapat menjaga kekompakan antar sesama, jangan sampai ada persoalan-persoalan internal yang masuk ke dalam sehingga menganggu tugas dan kerja pengawasan.

Selain itu, anggota Panwascam Pilkada 2024 yang dilantik diharapkan dapat segera melakukan koordinasi dengan unsur-unsur di tingkat kecamatan sebagai upaya harmonisasi dan sinergi dalam menjalankan tugas pengawasan nanti.

"Dalam melakukan pengawasan Pilkada 2024 kita tidak bisa sendiri maka harus membangun komunikasi dan menjalin silaturahmi terutama kepada saudara kita KPU Belitung, Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), camat, kapolsek, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di wilayah masing-masing," ujarnya.