Pangkalpinang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA menyatakan pemerintah akan melakukan kajian cepat dalam merumuskan kebijakan tata niaga pertimahan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negeri penghasil bijih timah nomor dua terbesar dunia itu.
"Hari ini kita beraudiensi dengan Dewan Ketahanan Nasional untuk memberikan masukan kepada Presiden Republik Indonesia," kata Safrizal ZA usai audiensi bersama Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Pangkalpinang, Senin malam.
Ia mengatakan salah satu tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional (Wasenas) Republik Indonesia ini adalah memberikan masukan terhadap segala aktivitas sosial, pemerintahan, pertahanan dan ketahanan kepada Presiden Republik Indonesia.
"Saat ini kita ada masalah pertimahan di Kepulauan Babel. Oleh karena itu, dalam rangka menyusun kajian dan masukan kepada pemerintah maka akan dilakukan kajian cepat dalam menyusun dan merumuskan kebijakan lebih lanjut terutama tata niaga pertimahan ini," ujarnya.
Ia menyatakan dalam audiensi kali ini, Wasenas juga membahas terkait kemunduran ekonomi masyarakat Kepulauan Babel, potensi kerawanan sosial dan segala temuan lainnya yang diperoleh oleh tim Wasenas ini.
"Kita mendukung dan berharap ini sampai kepada pengambil keputusan tertinggi dan ada kebijakan-kebijakan bagi Bangka Belitung dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ini," katanya.
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Madya TNI TSNB Hutabarat mengatakan kunjungan ke Kepulauan Babel kali ini untuk mendapatkan masukan-masukan dari pemerintah daerah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Pulau Bangka.
"Permasalahan di Kepulauan Babel khususnya Pulau Bangka ini mungkin lebih arah kita melakukan segala kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat untuk mendukung kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah ini," katanya.
