Jakarta (Antara Babel) - Presiden Joko Widodo mengatakan perlu percepatan pembangunan infrastruktur sosial yaitu kapasitas produksi dan sumber daya manusia guna menyongsong persaingan global yang semakin ketat, seiring dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global maka pembangunan infrastruktur sosial yaitu kapasitas produksi dan sumber daya manusia harus dipercepat. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global. Indonesia harus ikut berlomba dan harus menjadi bangsa pemenang," kata Presiden saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta, Selasa.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPR Ade Komaruddin tersebut hadir Presiden RI ketiga BJ Habibie, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Wapres Boediono, istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta jajaran Kabinet Kerja serta para pimpinan lembaga negara.
Presiden dalam kesempatan tersebut mengatakan, untuk peningkatan kapasitas produksi, pemerintah memandang perlu untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktifitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung ekeonomi.
Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah telah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi 12 persen per tahun pada 2015 dan menjadi sembilan persen pada 2016. Pemerintah juga terus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR.
Sedangkan untuk peningkatan kualitas SDM, Pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional. "Melalui pendidikan vokasional kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri. Di saat yang bersamaan kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendpatkan pekerjaan," kata Presiden.
Presiden mengatakan pemerintah juga terus mendorong terwujudnya hilirisasi penelitian dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri.
Selain itu juga pembangunan sentra teknologi dan inovasi untuk mendukung industri nasional.
Sedangkan untuk memperkuat BUMN sehingga makin produktif dan berdaya saing, pemerintah tengah menyiapkan perusahaan holding.
Presiden mengapresiasi terobosan-terobosan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk kesigapan dalam percepatan pelaksanaan keibajakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
Presiden menyatakan pembangunan infrastruktur sosial khususnya pembangunan SDM bertujuan agar manusia Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya. "Langkah ini dimulai dari pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan," kata Presiden.
Presiden mengatakan untuk membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing, pemerintah melaksanakan peningkatan kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.
Di sektor kesehatan, program Indonesia sehat terus ditingkatkan. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarakan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per Juli 2016 telah mencapai hampir 170 juta jiwa.
Sedangkan untuk sektor pendidikan, Pemerintah tengah melaksanakan percepatan pembagian Kartu Indonesia Pintar di seluruh pelosok tanah air. "Perhatian pemerintah terutama diberikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu," kata Presiden.
Melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar sampai menengah, pendidikan formal, dan nonformal, termasuk mendapatkan ketrampilan dari lembaga kursus/Balai Latihan Kerja (BLK).
Selain itu, pemerintah juga melaksanakan sosialisasi nilai-nilai keutamaan dan pendidikan karakter pada anak didik. "Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan dan wilayah perbatasan," kata Presiden.
