Jakarta (Antara Babel) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memaparkan sejumlah nilai kekayaan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.
"Terdakwa selain menerima uang dari Ariesman Widjaja selaku Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, pada kurun waktu 2012-2015 yang memiliki mitra kerja salah satunya Dinas Tata Air telah meminta dan menerima uang dari para rekanan Dinas Tata Air DKI Jakarta seluruhnya sejumlah Rp45,28 miliar," kata jaksa penuntut umum KPK Budhi Sarumpaet dalam sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
Uang tersebut berasal dari Direktur Utama PT Wirabayu Pratama Danu Wira yang merupakan rekanan yang melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air pemprov DKI Jakarta periode 2012-2015 sejumlah Rp21,18 miliar; dari Komisaris PT Imemba Contrakctors Boy Ishak yang merupakan rekanan yang melaksanakan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air pemprov DKI Jakarta periode 2012-2015 sejumlah Rp2 miliar dan dari penerimaan-penerimaan lain sejumlah Rp22,1 miliar.
Aset Sanusi tersebut adalah:
1. Satu bidang tanah dan bangunan untuk dijadikan gedung Sanusi Center di Jalan Mushola Rt 004 Rw 09 Kramat Jati seluas 469 meter persegi senilai Rp1,91 miliar yang seluruh pembayarannya dimintakan kepada Danu Wira.
2. Satu bidang tanah dan bangunan untuk dijadikan gedung Sanusi Center di Gg Mushola Rt 004 Rw 09 Kramat Jati seluas 330 meter persegi senilai Rp1,09 miliar yang seluruh pembayarannya dimintakan kepada Danu Wira
3. Satu unit rumah susun non hunian Thamrin Executive Residence di Jalan Kebon Kacang Raya 1 Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang lantai G No 3A seluas 61,98 meter persegi dengan harga pengikatan Rp847,54 juta
4. Satu unit rumah susun non hunian Thamrin Executive Residence di Jalan Kebon Kacang Raya 1 Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang lantai G No 3B seluas 120,84 mmeter persegi dengan harga Rap1,65 miliar. Untuk pembelian dua unit tersebut, Sanusi meminta kepada Danu Wira uang sejumlah Rp1,64 miliar yang digunakan untuk pembayaran "down payment" dan angsuran keempat, kesembilan, kesebelas dan keduabelas. Sedangkan sisa angsuran dibayarkan melalui Gina Aprilianti dan pihak lain
5. Satu unit tanah dan bangunan yang kepemilikannya diatasnamakan Sanusi di perumahan Vimala Hills Villa dan Resorts Cluster Alpen seluas 540 meter persegi seharga Rp5,995 miliar dan meminta Danu Wira untuk membayarkan sejumlah Rp2,72 miliar sedangkan sisanya sebesar Rp1,73 miliar dibayarkan oleh Gina Prilianti, Hendrikus Kangean, PT Bumi Raya Properti dan pihak lain.
6. Satu unit satuan rumah susun pada Soho Pancoran South Jakarta di Jalan MT Haryono kavling 2-3 Tebet, blok North Wing lantai 16 No 8 seluas 119,65 meter peersegi seharga Rp3,21 miliar yang dimintakan untuk dibayar oleh Danu Wira sebesar Rp1,28 miliar sedangkan angsuran lain yaitu sebesar Rp1,8 miliar dimintakan Sanusi kepada Hendrikus Kangean dan pihak-pihak lain
7. Satu unit apartemen Callia (Park Center Pulomas) di jalan Kayu Putih Raya dan Jalan Perintis Kemerdekaan Pulo Gadung Jakarta Timur No 16 lantai 30 tower CL seluas 64 meter persegi senilai Rp858,22 juta
8. Satu unit apartemen Callia (Park Center Pulomas) di jalan Kayu Putih Raya dan Jalan Perintis Kemerdekaan Pulo Gadung Jakarta Timur No 22 lantai 30 tower CL seluas 64 meter persegi senilai Rp867,75 juta. Untuk pembayaran dua unit apartemen itu sebesar Rp375,715 juta diminta dari Danu Wira sedangkan sisa pembayaran angsuran sebear Rp10 juta dibayarkan oleh Gina Prilianti, Agus Kurniawan membayar Rp136,623 juta dan Rp1,376 miliar dibayarkan oleh pihak lain
9. Satu unit rumah susun Residence 8 @Senopati di tower 3 lantai 51 Jalan Senopati No 8B Kebayoran Baru seluas 76 meter persegi seharga Rp3,15 miliar. Sanusi meminta pembayaran kepada Danu Wira sejumlah Rp3,05 miliar sedangkan uang tanda jadi sebesar Rp100 juta dibayarkan oleh pihak lain.
10. Satu unit tanah dan bangunan di jalan Haji Kelik Komplek Perumahan Permata Regency Glok F Kembangan Jakarta Barat seluas 206 meter persegi seharga Rp7,35 miliar. Sanusi meminta agar Danu Wira membayarkan sejumlah Rp7,35 miliar sementara rumah diatasnamakan Naomi Shallima yang merupakan istri Sansusi
11. Satu unit tanah dan bangunan di Jalan Saidi No 23 Rt 011 Rw 007 Cipete Utara Kebayoran Baru seluas 410 meter persegi seharga Rp16,72 miliar yang diatasnamakan Jeffry Setiawan Tan. Sanusi meminta Danu Wira membayarkan sejumlah Rp900 juta
12. Satu mobil Audi A5 Nomor polisi (nopol) B 22 Eve yang dipesan Evelin Irawan senilai Rp875 juta namun kepemilikannya diatasnamakan Leo Setiawan. Sanusi meminta Rp850 juta dari Danu Wira sedangkan "down payment" dibayarkan oleh pihak lain
13. Satu mobil Jaguar tipi XJL nopol B 123 RX dipesan Sanusi namun diatasnamakan Gerard Archie Istiarso senilai Rp2,25 miliar. Sanusi meminta uang kepada Boy Ishak sejumlah Rp2 milar sedangkan sisanya sebesar Rp250 juta berasal dari pihak lain.
14. Uang 10 ribu dolar AS dalam brankas di lantai 1 rumah Jalan Saidi I No 23 RT 011 RW 007 kelurahan Cipete Utara Kebayoran Baru.
Padahal penerimaan Sanusi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada September 2009 sampai April 2016 berupa gaji pokok, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tnjangan badan anggaran dan tunjangan badan legislasi daerah (balegda) keseluruhannya hanya mencapai Rp2,23 miliar.
Sanusi masih punya penerimaan lain yaitu dari PT Bumi Raya Properti selama 2009-2015 sebesar Rp2,599 miliar.
Atas perbuatan pencucian uang itu Sanusi didakwa pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pencucian uang aktif dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar.
Sanusi tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
"Kami tidak akan menyampaikan eksepsi meski dari catatan kami banyak dari dakwaan yang tidak terang seperti disebut pembayaran dari pihak lain dan tidak dijelaskan, dan kedua ada minta dana dari Danu Wira dan Boy Ishak, tapi nanti kami akan lihat di perkara pokoknya," kata pengacara Sanusi, Maqdir Ismail.
Sidang dilanjutkan pada 31 Agustus 2016.