KPK surati KPU soal calon kepala daerah berstatus tersangka

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

"Dari pimpinan informasi-nya sudah memerintahkan struktural terkait untuk berkoordinasi dengan KPU terhadap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Jakarta, Rabu.

Tessa belum bisa menyampaikan kapan surat tersebut akan dikirimkan ke KPU, menurutnya saat ini surat tersebut sedang disusun oleh internal KPK.

Lebih lanjut dia mengatakan pihak KPK dalam hal ini hanya akan menyampaikan informasi tersebut kepada KPU, sedangkan bagaimana KPU menindaklanjuti surat tersebut adalah sepenuhnya kewenangan KPU.

"Nanti tinggal tergantung KPU atas informasi tersebut bagaimana mereka akan mengambil sikap," ujarnya.

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik Polri tersebut enggan berkomentar lebih lanjut soal siapa saja dan berapa calon kepala daerah yang saat ini berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang ditangani KPK.

Sesuai dengan kebijakan KPK, siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi beserta rincian perkaranya akan diumumkan saat dilakukan penahanan terhadap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya tidak bisa memberikan informasi lebih dalam, karena berdasarkan kebijakan saat ini untuk nama tersangka baru bisa diumumkan saat penahanan," ucap Tessa.

Sebelumnya, pihak KPK menegaskan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi akan terus berjalan secara paralel dengan penyelenggaraan Pilkada 2024 dan memastikan penyidikan-nya tidak akan mengganggu jalannya Pilkada.

"KPK akan memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan, tidak akan mengganggu proses pilkada yang sedang berlangsung dan tidak digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan politik dalam proses tersebut," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/9).

Tessa juga mengatakan proses hukum di KPK akan berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana penyidikan yang disusun, termasuk proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024.

"Semua giat penyelidikan dan penyidikan di KPK tetap berproses sesuai jadwal. Termasuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Sikap KPK tersebut berbeda dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyatakan akan melakukan penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024 untuk menjaga objektivitas proses demokrasi yang berjalan.

"Supaya tidak ada black campaign (kampanye hitam), supaya tidak ada satu calon yang menjadikan suatu isu untuk menjatuhkan calon yang lain," Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI di Jakarta, Senin (2/9).

Harli menegaskan bahwa instruksi Jaksa Agung soal penundaan proses hukum calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024, bukan untuk melindungi tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Dia memastikan bahwa Kejagung akan melanjutkan proses hukum kepala daerah yang bermasalah setelah pilkada berakhir.

"Setelah itu (Pilkada 2024), tentu proses hukum akan terus dilaksanakan dan dijalankan," ucapnya.