Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyusun rencana aksi adaptasi perubahan iklim guna mengantisipasi dan mengurangi dampak pemanasan global di Negeri Serumpun Sebalai itu.
"Kegiatan ini sangat penting untuk mengantisipasi dampak pemanasan global yang semakin meningkat," kata Plt Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Babel Hartono saat membuka Rakor Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menyatakan kegiatan penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim di Kepulauan Babel ini difasilitasi oleh Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan dukungan anggaran berasal dari proyek RBP Redd dan GCF Output 2 Tahun 2024.
"Pemanasan global yang semakin meningkat ini tentunya berdampak pada perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan hidup di daerah ini," katanya.
Ia menyatakan untuk mengantisipasi dampak pemanasan global ini, perlu ada upaya bersama dalam menghadapi perubahan iklim ini, di antaranya melakukan upaya penyesuaian diri dan mengendalikan atau mencegah terhadap perubahan iklim tersebut.
"Kita sudah merasakan perubahan iklim ini, sehingga perlu langkah-langkah untuk mengantisipasi dan meminimalisasi agar ke depan anak cucu kita tidak merasakan dampak yang lebih ekstrem lagi," katanya.
Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepulauan Babel Edi Kurniadi menyatakan dampak perubahan iklim ini telah dirasakan dari berbagai sektor, baik pada sektor pertanian, kesehatan maupun berbagai bencana alam.
Data bencana alam di Provinsi Kepulauan Babel pada 2023, di antaranya ada 44 kejadian cuaca ekstrem disertai angin kencang, 14 kejadian banjir rob, 25 kejadian angin puting beliung.
"Baru-baru ini, pada Minggu (3/11) terjadi kejadian angin puting beliung di Kota Pangkalpinang, setidaknya ada 20 rumah warga yang mengalami kerusakan dihantam puting beliung tersebut," katanya.
