Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyebut tak ada standar menu untuk makan bergizi gratis (MBG) yang pada Senin resmi diberikan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil di berbagai daerah Indonesia.
Di kompleks SMP Barunawati, Jakarta, Senin, Dedek menjelaskan standar yang digunakan untuk makan bergizi gratis ialah standar kandungan gizi, standar higienis, dan standar pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
Tidak ada standar menu. Artinya, (ketentuan) wajib susu itu tidak ada. Wajib daging, itu tidak ada, kata Dedek menjawab pertanyaan wartawan pada sela-sela kegiatannya meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Barunawati tersebut.
Dalam kegiatan itu, sejumlah wartawan menanyakan tidak adanya susu dalam paket makan bergizi yang diterima anak-anak sekolah di SMP Barunawati hari ini. Terkait dengan itu, Dedek menjelaskan ada panganan lain yang diberikan, dan kandungan gizinya pun sama dengan susu dalam seporsi makan bergizi gratis yang diterima anak-anak.
Dia lanjut menjelaskan anak-anak yang menerima seporsi makan bergizi gratis juga tak selalu menerima nasi. Dedek menyebut menu nasi dapat diganti dengan kentang, mengingat keduanya sama-sama bagian dari karbohidrat.
Saudara-saudara kita di Papua, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Jadi, di sini tidak ada standar menu. Sekali lagi, yang ada adalah standar gizi, standar higienitas, juga standar tata kelola limbah berkelanjutan, kata Dedek Prayudi.
Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.
Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari ini.
Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.
Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.
Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.
