Pangkalpinang (ANTARA) - Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Gigih Prihantono mengatakan kemenangan kemenangan Indonesia dalam gugatan sengketa dagang terkait diskriminasi Uni Europa terhadap kelapa sawit membuka kran ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia dalam mengekspor komoditas tersebut dan biodiesel berbasis CPO.
Gigih Prihantono, dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Rabu, mengatakan mengatakan kemenangan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia yang sejak lama berjuang melawan berbagai kebijakan yang tidak adil dari Uni Europa, apalagi menyangkut kelapa sawit yang notabene merupakan salah satu komoditas unggulan RI.
"Saya pikir itu sebuah kemenangan yang luar biasa apalagi ini di bawah Menko Airlangga yang memang sudah memperjuangkannya sejak lama terkait dengan pertarungan kelapa sawit di World Trade Organization (WTO). Dan Indonesia kembali menunjukkan pengaruhnya di dunia internasional melalui kemenangan dalam sengketa kelapa sawit ini," kata Gigih Prihantono.
Gigih menjelaskan, selama ini adanya diskriminasi terhadap kelapa sawit yang dianggap sebagai tanaman beresiko tinggi telah menghambat kegiatan pengeksporan ke pasar Eropa, padahal pasar Eropa cukup tinggi peminatnya karena mereka sudah beralih ke Renewable Energy Directive.
"Saya justru melihat sengketa ini bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan medan pertempuran dagang yang sengit negara-negara berkembang dengan Uni Eropa. Termasuk kita juga harus lebih tegas untuk masalah isu deforestasi yang juga masih disengketakan di WTO," ujar dia.
Menurutnya, kemenangan Indonesia di WTO menjadi simbol penting bahwa negara berkembang bisa melawan diskriminasi dagang, namun ini baru langkah awal.
Pemerintah dinilai perlu terus memperkuat diplomasi, hilirisasi industri, dan dukungan kepada petani, hingga bisa mengubah narasi global tentang minyak sawit.
"Termasuk mempercepat sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Suistanble Palm Oil (ISPO), meningkatkan konsumsi domestik, serta memastikan dukungan penuh kepada petani kecil agar bisa menjaga daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global," ujar Gigih.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perjuangan panjang Indonesia melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia menyebabkan kerugian pada rakyat, terlebih faktanya lebih dari 41% penggarap kebun kelapa sawit di Indonesia merupakan pekebun rakyat.
"Puji syukur Alhamdulillah, perjuangan panjang melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia, kini telah menemui titik terang. Indonesia menang dalam proses gugatan di WTO," ungkap Airlangga Hartarto dikutip dari laman Instagram @airlanggahartarto_official, Senin (20/1).
Airlangga menjelaskan bahwa Uni Eropa juga terbukti membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai dan gagal membuktikan data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk).
"Tentunya putusan WTO terhadap sengketa sawit ini juga membawa titik terang terhadap penyelesaian perjanjian dagang IEU CEPA atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa," tukas Airlangga.
