Pangkalpinang (ANTARA) - Penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membuktikan berjalannya Program Pemberantasan Korupsi yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak pelantikan sebagai Presiden RI ke delapan pada 20 Oktober 2024.
Presiden kemudian memberhentikan Noel dari Jabatan Wakil Menteri Tenaga Kerja hanya dalam hitungan jam setelah penetapan tersangka Noel oleh KPK tersebut. Sukses KPK ini juga dapat dikatakan sebagai “kado HUT RI ke-80”.
KPK telah menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama 11 orang lainnya di Jakarta pada 20 Agustus malam, terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan-perusahaan.
Ebenezer ditangkap terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3. Sertifikasi K3 adalah proses pemberian pengakuan formal atas kompetensi seseorang dalam bidang K3, yang biasanya diberikan melalui pelatihan dan ujian.
Penangkapan Wamenaker Noel membuktikan KPK melaksanakan secara sungguh-sungguh dan tanpa tebang pilih terhadap setiap tindak pidana korupsi, sekalipun pelakunya anggota Kabinet Presiden Prabowo.
Dukungan Presiden terhadap kinerja KPK juga diperlihatkan melalui Keputusan cepat Presiden memberhentikan Wakil Menteri Tenaga Kerja tersebut.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Komitmen itu dianggap sebagai salah satu pesan terkuat dari pidato kenegaraan pertamanya setelah resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Korupsi Musuh Bersama Bangsa
Penangkapan Wamenaker Noel tersebut membuktikan bahwa jejaring korupsi masih cukup kuat di kalangan birokrasi pemerintahan yang juga melibatkan pihak swasta.
Presiden Prabowo melihat praktek korupsi sebagai musuh bersama bangsa. Sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi, Presiden telah menginstuksikan kepada lembaga penegak hukum untuk penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada para pelaku tindak pidana korupsi.
Pemberantasan korupsi telah menjadi tekad Presiden di masa awal transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Ketujuh Joko Widodo kepada Presiden Prabowo. Prabowo telah memberikan harapan kepada publik bahwa supremasi hukum benar-benar menjadi fondasi utama pemerintahan sekarang ini.
Di masa satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung juga telah memperlihatkan kinerja sangat baik dalam pemberantasan korupsi. Kejaksaan Agung telah melakukan proses hukum terhadap tindak pidana mega korupsi ber-skala triliunan rupiah seperti mafia minyak mentah dan mafia timah.
Kinerja pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabow untuk perang melawan korupsi. Kinerja pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung, KPK dan Kepolisian Negara juga mendapatkan dukungan dari DPR-RI.
Harapan Publik
Pemberantasan Korupsi harus merupakan upaya berkelanjutan oleh institusi penegak hukum. Konsistensi penegakan hukum tersebut akan membawsa negara ini kepada supremasi hukum. Masyarakat menginginkan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
Secara umum aparat penegak hukum telah bekerja keras untuk konsisten menegakkan hukum baik terhadap perkara-perkara kakap dan juga perkara-perkara non-kakap, sehingga terpenuhi harapan keadilan bagi masyarakat bahwa “penegakan hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga tajam ke atas”
Sebagaimana kebijakan Presiden Prabowo bahwa penguatan penindakan terhadap korupsi dilakukan, karena “Korupsi masih dipandang sebagai “musuh bersama” masyarakat.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo menjadikan penindakan korupsi sebagai prioritas dalam pemerintahannya. Keberhasilan penindakan kasus-kasus mega korupsi telah meningkatkan kepercayaan masyarakat secara signifikan.
Penindakan kasus-kasus korupsi juga telah membawa peningkatan kepercayaan investor dari dalam maupun luar negeri. Pemberantasan korupsi telah menciptakan ketidakpastian hukum.
Dengan kepastian hukum, investor merasa dilindungi dan bisa beraktivitas tanpa terjebak dalam birokrasi atau mafia hukum sebagaimana terjadi selama ini dalam pengurusan Sertifikat K3 di Kementerian Tenaga Kerja.
Pemberantasan korupsi telah berhasil mewujudkan kepercayaan publik atas janji penegakan hukum Presiden Prabowo. Penegakan hukum telah dilaksanakan dengan penindakan terutama terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum oleh aparatur negara dan pejabat pemerintahan.
Komitmen Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah langkah awal yang patut diapresiasi. Presiden juga menyadari perlu kerja keras untuk menegakkan hukum yang sangat kompleks.
Presiden telah menegaskan akan menindak tegas pelanggar hukum tanpa kompromi, harus menyentuh lingkaran elit politik terdekatnya. Pemberhentian Wamenaker Immanuel Ebenezer adalah salah bukti sikap konsisten Presiden.
Langkah pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Komitmen ini menjadi penanda kuat bahwa arah kebijakan negara tetap konsisten dalam menjaga supremasi hukum, sekalipun dinamika politik dan isu publik terus berkembang.
Tidak diragukan bahwa Presiden Prabowo sejak awal pemerintahannya telah menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama yang selalu dijaga konsistensinya.
Presiden terus menunjukkan sikap tegas dalam berbagai kesempatan bahwa praktik korupsi tidak memiliki ruang di era pemerintahannya. Hal ini menjadi pesan moral sekaligus instruksi kerja bagi seluruh jajaran pemerintahan agar menjalankan tugas dengan penuh integritas.
Strategi pemberantasan korupsi pun dirancang lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek penindakan, tetapi juga pencegahan melalui reformasi sistem.
Pemerintah memandang langkah ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang mendorong efisiensi, akuntabilitas, serta keterbukaan dalam setiap proses pelayanan publik.
Selain itu, sinergi antarlembaga penegak hukum juga diprioritaskan. Kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian menjadi pondasi penting agar pemberantasan korupsi berjalan efektif.
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap lembaga memiliki koordinasi yang solid sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun benturan kepentingan.
Fokus lain yang tidak kalah penting adalah pendidikan antikorupsi bagi masyarakat. Pemerintah menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran sejak dini bahwa korupsi adalah musuh bersama.
Pendidikan nilai integritas di sekolah, kampus, hingga lembaga pemerintahan diharapkan mampu membentuk budaya antikorupsi yang kuat di tengah masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah ingin memperlihatkan bahwa agenda pemberantasan korupsi merupakan komitmen jangka panjang. Pembebasan bersyarat Setya Novanto justru diharapkan menjadi pengingat bahwa konsekuensi dari praktik korupsi begitu panjang, merugikan negara, dan meninggalkan luka sosial yang mendalam. Momentum ini mendorong semua pihak agar semakin konsisten menjaga integritas.
Komitmen Presiden Prabowo untuk berada di garis terdepan dalam memberantas korupsi dipahami sebagai langkah membangun kepercayaan publik. Sikap tegas dan konsistensi pemerintah akan memperkokoh legitimasi di mata masyarakat sekaligus memberikan sinyal positif bagi dunia internasional. Dengan kepemimpinan yang kuat, kolaborasi politik yang solid, dan dukungan masyarakat, peluang Indonesia untuk menurunkan tingkat korupsi menjadi lebih besar.
Keberhasilan dalam agenda pemberantasan korupsi tidak hanya akan meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga memberi dampak langsung pada iklim investasi, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Kepastian hukum yang ditegakkan secara konsisten akan menciptakan kepercayaan baik di dalam maupun luar negeri.
Dengan demikian, tekad Presiden Prabowo untuk tetap berada di garis terdepan dalam memimpin perang melawan korupsi harus dipahami sebagai sinyal kuat bahwa negara hadir menjaga keadilan. Semangat ini menjadi tanggung jawab kolektif agar cita-cita Indonesia yang bersih, adil, dan makmur dapat diwujudkan secara nyata.
Berbagai langkah Presiden Prabowo untuk secara konsisten menegakkan hukum telah membawa harapan dan kepercayaan rakyat dan dunia usaha terhadap jalannya pemerintahan ini.
Konsistensi pemerintah untuk menegakkan hukum pada akhirnya akan memperkuat dukungan kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan yang dipimpinnya.
Komitmen penegakan hukum juga senantiasa diharapkan dari kalangan lembaga penegak hukum, termasuk KPK yang sukses membongkar mafia pengurusan jasa K3 di Kementerian Tenaga Kerja di pengujung bulan Agustus ini. Semoga membawa sukses penegakan hukum di negara ini.
)* Prof. Dr. Andi Asrun SH adalah Guru Besar Hukum Konstitusi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor
