Pemkab Bangka Barat kuatkan sinergi membangun desa

Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menguatkan sinergi bersama Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan agar bisa bersama-sama melaksanakan pembangunan yang dimulai dari desa.

"Hari ini kita laksanakan pertemuan bersama seluruh kepala desa, lurah dan camat untuk membahas berbagai hal penting untuk menyukseskan pembangunan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat," kata Bupati Bangka Barat Markus di Mentok, Selasa.

Dalam rapat koordinasi tersebut terdapat sejumlah hal penting yang dibahas, mulai dari pengelolaan dana di desa dan kelurahan, tata kelola administrasi, dan batas wilayah antardesa/kelurahan.

Menurut dia, pemerintah daerah bersama pemerintah desa/kelurahan merupakan unsur terdepan dan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Pemkab Bangka Barat.

Dengan penguatan sinergisitas dan kolaborasi pemerintahan di daerah ini diyakini rencana pembangunan di kecamatan, kelurahan, dan desa sejalan dengan rencana pembangunan daerah yang lebih luas.

Selain itu, kata dia, hubungan baik yang kuat akan menghindari terjadinya disparitas pembangunan, dan menciptakan pembangunan berkelanjutan.

"Ini merupakan salah satu upaya kita membangun komunikasi yang baik tingkatan pemerintahan dalam upaya menyelaraskan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia mengajak seluruh unsur masyarakat di daerah itu ikut mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Desa perlu mendukung dengan memanfaatkan dana desa untuk menyukseskan program ini," ujarnya.

Dukungan penuh dari pemerintah desa/kelurahan itu juga diyakini akan mampu membangun ketahanan pangan, menguatkan peran koperasi desa/kelurahan merah putih, penyediaan layanan teknis dan infrastruktur pendukung yang memungkinkan sehingga desa kelurahan mampu menjadi pusat distribusi dan penggerak ekonomi lokal.

Terkait batas desa dan kelurahan, kata dia, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman penetapan dan penegasan batas desa, mengamanatkan batas desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

"Saya berharap dengan penetapan Perbup tentang Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan ini bisa mengatasi seluruh permasalahan batas desa dan kelurahan," katanya.

Pemkab Bangka Barat juga akan membagikan peta batas desa dan Perbup tentang Peta Batas Administrasi Desa/Kelurahan agar bisa dipahami bersama.

Pertemuan bersama kepala desa. lurah, dan camat seluruh Bangka Barat itu diharapkan mampu menguatkan komunikasi dan kolaborasi untuk bersama-sama membangun daerah yang menyejahterakan warga.