Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan melalui penyempurnaan standar layanan unit dengan kebutuhan stakeholder.
"Fokus kita adalah seluruh kewajiban pelayanan harus diterima dengan sebaik-baiknya dan benar-benar dirasakan. Jika belum dirasakan, dimana kurangnya dan bagaimana geraknya," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Babel, Syukriah HG di Pangkalpinang, Kamis.
Ia mengatakan kegiatan forum konsultasi publik ini melibatkan satuan kerja, pemda, akademisi, media massa, UMKM dan LSM agar standar layanan unit dengan kebutuhan stakeholder dapat selaras.
Dalam rangka menjaga semangat birokrasi yang melayani dan bersih dari korupsi dan gratifikasi Kanwil DJPb Babel menjaga integritas dalam melakukan layanan dan seluruh layanan itu tanpa biaya atau Rp0.
Oleh karena itu semua customer merasa senang, namun Kementerian Keuangan harus selalu melakukan perbaikan karena meski semua di nilai positif harus ada ruang perbaikan.
"Jadi memang yang ditanamkan seperti itu selalu baik dan selalu baik, informasi-informasi yang belum kita sampaikan pada program-program itu harus kita sampaikan. Seperti kontes merah putih itu masih jauh dipahami masyarakat, karena yang harusnya diterima mereka A tapi mereka menanggapinya B," terang Syukriah.
Di kesempatan ini, Syukriah juga memaparkan bahwa Kementerian Keuangan khususnya Kanwil DJPb Babel juga konsen terhadap program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto yanh saat ini mulai berjalan dengan dibangunnya SPPG di beberapa wilayah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.
"Kita mendukung penuh MBG itu karena fungsinya untuk menggerakkan ekonomi Babel meski Babel bulan tempat produksi, setidaknya masyarakat Babel bisa jadi produsen. Jika konsep ini berjalan sesuai yang dibuat maka saya yakin akan mudah menggerakkannya," tutup Syukriah.
