Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat langkah mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) sekaligus meningkatkan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menggiatkan pendekatan langsung ke masyarakat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Pangkalpinang, Ahmad Subekti, mengatakan upaya ini sejalan dengan hasil rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan dalam rangka menjaga cakupan UHC di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Melalui UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PJK) Dinas Kesehatan, tim kami aktif turun langsung ke 42 kelurahan untuk memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada warga terkait kepesertaan pekerja bukan penerima upah (PBPU) Pemda,” ujarnya di Pangkalpinang, Kamis.
Ia menjelaskan, kegiatan ini juga bertujuan mengajak warga yang menunggak, tidak aktif, atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk segera mengurus kepesertaan PBPU Pemda dengan syarat fotokopi KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan RT tentang domisili. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat desil 1 hingga 5 atau kelompok kurang mampu.
Selain itu, Pemkot juga menggandeng kader kesehatan di tingkat RT/RW, serta melibatkan lintas sektor seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kominfo, dan Dinas Tenaga Kerja agar informasi lebih luas tersampaikan.
Dari sisi pembiayaan, Pemkot Pangkalpinang memanfaatkan bantuan anggaran melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi serta dukungan dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Untuk tahun 2025, masyarakat yang dibantu melalui penerima bantuan iuran mencapai 35.000 orang dengan total anggaran sekitar Rp17 miliar,” kata Subekti.
Ia berharap upaya kolaboratif ini dapat menjaga keberlanjutan cakupan UHC sekaligus memastikan seluruh warga Kota Pangkalpinang mendapatkan akses jaminan kesehatan yang layak.
