Kanwil Kemenkum Babel ikuti rakor penguatan Kekayaan Intelektual perguruan tinggi

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kekayaan Intelektual (KI) di Perguruan Tinggi dan Sentra KI di wilayah yang digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Rabu (1/10).

Rapat koordinasi tersebut diikuti Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, bersama Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto, dan jajaran bidang KI Kanwil Babel.

Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI, Yasmon, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan wilayah untuk memperkuat ekosistem KI. Menurut dia, capaian kinerja DJKI sangat bergantung pada kontribusi kantor wilayah di daerah.

“Kinerja Direktorat sangat bergantung pada capaian di wilayah, sehingga diperlukan sinergi yang sejalan dengan arah kebijakan DJKI,” ujar Yasmon dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis (2/10).

Ia menjelaskan, peningkatan permohonan KI tidak hanya memperluas perlindungan terhadap karya dan inovasi, tetapi juga berdampak pada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Perguruan tinggi disebut memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan permohonan KI, terutama melalui hasil penelitian dan karya inovatif dosen maupun mahasiswa.

“Semakin aktif perguruan tinggi dalam memanfaatkan KI, semakin besar kontribusinya dalam membangun ekosistem KI yang berkelanjutan,” kata Yasmon.

Dalam rapat tersebut, DJKI juga meminta Kanwil segera memperbarui data perguruan tinggi dan Sentra KI di daerah serta menentukan prioritas sosialisasi dan diseminasi KI secara terukur untuk mendukung strategi peningkatan permohonan.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menegaskan komitmen pihaknya untuk memperkuat kolaborasi dengan DJKI dan perguruan tinggi dalam meningkatkan pendaftaran KI di wilayah. Upaya ini sejalan dengan program pemerintah membangun ekosistem KI yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing daerah melalui perlindungan hasil karya anak bangsa.