Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Perwakilan Ombudsman Kepulauan Babel bersinergi dalam pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan good govermence di daerah itu.
"Kami berharap sinergi ini terus berlanjut untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel," kata Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung saat menghadiri seminar UBB di Balun Ijuk Bangka , Senin.
Ia mengatakan kegiatan seminar sinergi antara UBB, Kemenkum dan Ombudsman Kepulauan Babel yang digelar Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) kali ini mengangkat tema “Sinergi Ombudsman dan Kementerian Hukum dalam Pengawasan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Good Governance” di Bumi Serumpun Sebalai ini.
"Sinergi antara dunia akademik, Ombudsman dan Kementerian Hukum merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat sistem pelayanan publik yang berintegritas," katanya.
Ia berharap mahasiswa sebagai calon praktisi hukum dan penggerak perubahan dapat memahami pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga keadilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Wakil Dekan II Fakultas Hukum UBB Dr. Rio Armanda Agustian menyampaikan bahwa seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai standar pelayanan publik serta peran penting lembaga-lembaga negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebagai narasumber pertama, Sudihastuti dari Kanwil Kemenkum Babel menjelaskan arah kebijakan Kabinet Merah Putih dalam peningkatan pelayanan publik yang sejalan dengan visi good governance.
Ia mengatakan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, bahwa Kemenkum saat ini telah menyediakan layanan publik dalam dua bentuk: layanan daring (online service) dan layanan luring (offline service).
“Melalui aplikasi seperti Porsibel, AHU Sigap, dan E-Harmonisasi, masyarakat kini dapat mengakses layanan hukum secara cepat dan transparan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Babel telah mencapai sejumlah capaian strategis, di antaranya pembentukan 100 persen Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
