Jakarta (Antara Babel) - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto
mengatakan hingga saat ini pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB)
yang menyandera ribuan warga di dua kampung di Tembagapura, Mimika,
Papua, belum memberikan ruang atau pintu untuk kemungkinan perundingan.
Satgas
gabungan TNI-Polri telah berupaya menghubungi pimpinan KKB, kendati
demikian belum terjalin komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak.
"Satgas gabungan sudah mencoba menghubungi pimpinannya tapi belum ada
negosiasi karena mereka tidak membuka ruang komunikasi dengan pihak
Satgas. Jadi belum ada informasi permintaan ini itu dari mereka," kata
Irjen Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
Menurut Irjen Setyo, sejauh ini belum ada laporan kekerasan fisik yang dilakukan KKB terhadap warga yang disandera.
Pihaknya juga mendapat laporan bahwa para ibu diberikan akses untuk
berbelanja guna memenuhi kebutuhan makan bagi KKB dan sandera lainnya.
"Laporan yang kami dapatkan, warga masih baik-baik saja. Ibu-ibu
diberikan akses untuk keluar belanja. Tidak ada kekerasan secara fisik.
Tapi secara psikis, orang dilarang, dibatasi, kan ada (trauma),"
katanya.
Dalam menangani KKB, Polda Papua dan Kodam Cenderawasih telah
berkoordinasi untuk menangani situasi penyanderaan.?Sekitar 200 personel
Satgas gabungan TNI-Polri telah dikerahkan guna menangani kasus ini.
Sementara itu,Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga meminta
aparat agar terlebih dahulu mengedepankan langkah perundingan dengan
melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membebaskan para
sandera dari tangan KKB.
Sebanyak 1.300 orang warga sipil dijadikan sandera oleh KKB di
sekitar Kampung Kimberly dan Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten
Mimika, Papua.
"Satgas berupaya mengamankan dan melakukan langkah persuasif guna
membebaskan 1.300 warga sipil yang dijadikan sandera oleh kelompok
bersenjata di sekitar Kampung Kimberly dan Banti. Distrik Tembagapura,
Kabupaten Mimika," kata Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi
Boy Rafli.
Kapolda Papua mengatakan, warga yang disandera itu terdiriatas warga
asli Banti dan Kimberly serta warga non Papua yang selama ini
berprofesi menjadi pedulang dan pengumpul emas hasil dulangan
masyarakat.
Kondisi masyarakat yang menjadi tameng dan disandera KKB membuat mereka sudah tidak dapat melakukan aktifitas secara normal.
Berbagai upaya akan dilakukan satgas sehingga warga dapat terbebas
dari sandera dan sandera KKB itu, kata Irjen Boy Rafli seraya
mengatakan, KKB tidak mengizinkan warga keluar dari kampung dan
berjaga-jaga dengan membawa senjata api serta senjata tajam tradisional,
di antaranya panah, dan parang.
Jumlah KKB diperkirakan hanya sekitar 100 orang dengan membawa
sekitar 30 senjata api serta senjata tajam tradisional, di antaranya
panah.
"Aparat keamanan mengedepankan keselamatan warga sehingga terus mengupayakan pembebasan terhadap mereka," kata Boy Rafli.
Jarak antara Kampung Kimberly dengan Kampung Banti hanya sekitar 250
meter, sedangkan dengan Polsek Tembagapura sekitar 400 meter.
Kelompok Bersenjata Papua Belum Buka Peluang Perundingan
Jumat, 10 November 2017 16:41 WIB
Satgas gabungan sudah mencoba menghubungi pimpinannya tapi belum ada negosiasi karena mereka tidak membuka ruang komunikasi dengan pihak Satgas. Jadi belum ada informasi permintaan ini itu dari mereka,