Jakarta (Antaranews Babel) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan kembali bahwa TNI akan netral selama pelaksanaan Pilkada serentak menanggapi usulan Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa TNI/Polri bisa menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur selama pilkada.
"Saya tetap pada pendirian sesuai konstitusi TNI yakni UU no 34 Tahun 2004 sudah dijabarkan juga diatur TNI harus netral. Jadi netral yang saya pegang," kata Panglima TNI di gedung DPR, Jakarta, Senin.
Kalaupun nantinya Mendagri menunjuk perwira TNI, Hadi menegaskan TNI tetap berpegang pada netralitas.
"Saya sampaikan, saya punya konstitusi TNI bahwa netralitas adalah segala-galanya. Dan di rapim TNI dan Polri pun, saya dengan amanat saya, kami sampaikan netralitas itu harga mati," kata Panglima TNI.
Sebelumnya, dua perwira tinggi Polri digadang-gadang untuk menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur di dua provinsi.
"Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua provinsi yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (25/1).
Dua pati yang dimaksud adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin.
Iriawan rencananya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Sementara Martuani bakal ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry Nuradi.
Namun demikian, penunjukkan ini masih menunggu surat resmi dari Menteri Dalam Negeri.
Nantinya mereka akan menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur hingga rangkaian Pilkada Serentak 2018 selesai.
