Jakarta (Antaranews Babel) - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo menegaskan bahwa pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidak mewakili sikap Presiden Joko Widodo.
"(Pernyataan) Pak Luhut menurut saya, tidak mewakili sikap Presiden, ini perlu digarisbawahi," kata Johan di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.
Pernyataan Luhut yang dimaksud adalah kalimat "Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main kami bisa cari dosamu, memang kamu siapa?" yang disampaikan Luhut dalam seminar nasional di kantor BPK pada Senin (19/3).
Luhut tidak menyebutkan kepada siapa pernyataan itu ditujukan namun pernyataannya itu lalu direspon oleh PAN karena merasa bahwa kalimat itu ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais.
Amien Rais diketahui memang mengkritik pembagian sertifikat tanah yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Amien menyebut ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah karena 74 persen tanah di negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu namun didiamkan oleh pemerintah.
"Ucapan Pak Luhut disampaikan dalam sebuah seminar, gayanya kan begitu Pak Luhut, tidak mencerminkan sikap Presiden atau tidak mencerminkan sikap pemerintah. Itu lebih pada sikap pribadi Pak Luhut yang gaya penyampainannya juga seperti itu, seperti pemilihan kata, Pak Amien Rais juga begitu kan gayanya suka blak-blakan baik Pak Amien maupun Pak Luhut," tambah Johan.
Sehingga Johan pun meminta agar maksud dari pernyataan Luhut itu ditanyakan langsung kepada Luhut.
"Lebih baik ditanya lebih detil lagi ke Pak Luhut apa maksud yang disampaikan itu, tapi saya minta teman-teman juga jangan melihat secara parsial, tapi konteksnya dia bicara panjang lebar itu, jangan kemudian yang mencuat soal saya akan cari-cari dosa itu," tambah Johan.
Kisruh antara Luhut dan Amien itu juga memicu tanggapan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menilai pemerintah harus menerima kritikan secara bijak dan tak arogan.
"Pemerintah tak perlu arogan dalam menanggapi kritik. Negeri ini dibangun bukan untuk menjadi negara kekuasaan. Karena itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi rakyat juga tak boleh absolut," kata SBY dalam jumpa pers Tour de Jawa Barat Partai Demokrat di Purwakarta.
