Pangkalpinang (Antaranews Babel) - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya meminta pemerintah daerah untuk dapat memasang lampu penerangan jalan di semua jembatan yang dilintasi masyarakat.
"Lampu penerangan jalan sangat dibutuhkan, apalagi di jembatan. Ini upaya kita menghindari berbagai kejahatan di daerah," kata Didit Srigusjaya, di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan, DPRD Babel selalu menyetujui pengajuan anggaran lampu penerangan jalan setiap tahunnya guna menghindari hal negatif dan kejahatan di jalanan.
Selain dianggarkan langsung dari APBD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) juga mendapat bantuan lampu penerangan jalan dari pemerintah pusat, khususnya untuk jembatan-jembatan yang ada di Babel.
"Pembangunan jembatan di Babel cukup banyak, karena itu kita minta Pemda untuk memenuhinya. Jangan sampai jembatan yang dibangun digunakan masyarakat untuk hal negatif karena tidak ada lampu penerangannya," ujarnya.
Pemerintah kabupaten/kota juga harus segera melakukan pendataan untuk pemenuhan lampu penerangan jalan ini agar bisa dikoordinir oleh Pemprov Babel, karena untuk listrik tidak ada masalah lagi mengingat Babel sudah surplus.
"Permasalahan listrik kita tidak ada lagi bahkan Babel menjadi provinsi kedua tercepat untuk pemenuhan listrik. Karena itu kita sarankan pemerintah daerah agar lampu penerangan di jembatan harus dipenuhi karena itu dibangun dari uang rakyat," ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat juga diharapkan bisa menjaga lampu penerangan jalan, baik di jembatan atau disepanjang jalan dan tidak merusaknya agar lampu tersebut tetap berfungsi.
"Selama ini DPRD hanya mengawasi, masyarakat kita harap menjaga dan tidak merusaknya karena pemerintah sudah berbuat optimal untuk memenuhi penerangan jalan," ujarnya.
Berita Terkait
Kakanwil Harun Sulianto sambangi Ketua DPRD Babel
14 November 2024 21:26
DPRD Babel sepakat APBD 2025 Rp2,56 triliun dan PAD Rp900 miliar
13 November 2024 20:21
Tiga Pimpinan DPRD Babel periode 2024-2029 resmi dilantik
24 Oktober 2024 20:42
Didit pastikan tidak ada pegawai honorer di Pemprov Babel yang diberhentikan
21 Oktober 2024 19:53
DPRD Babel RDP bersama pemprov dan PT Timah bahas persoalan lahan eks Koba Tin
27 September 2024 13:20
Pj Sekda sebut butuh Rp178,4 miliar untuk honorer jadi PPPK, Didit: Bisa diangkat tapi tidak ada tunjangan
26 September 2024 13:06
Didit usulkan ratusan honorer tidak aktif bekerja diberhentikan
26 September 2024 12:47