Jakarta (Antaranews Babel) - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman merasa pihaknya selalu menjadi korban dalam isu hoaks yang berkembang di masyarakat.
"Hoaks ini berkembang menjadi sebuah alat perang dalam konteks psikologi media sosial. Yang jelas kami selalu menjadi korban dan juga tentu masyarakat Indonesia. Kami sering dikaitkan dengan hoaks ini, itu," ujar Habiburokhman dalam acara diskusi yang diselenggarakan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Media Center KPU RI, Jakarta, Kamis.
Habiburokhman menyampaikan pihaknya banyak dikait-kaitkan dengan hoaks yang belakangan terjadi. Meskipun secara hukum tidak pernah terbukti, namun pembingkaian berita (framing) dengan mengait-ngaitkan itu sudah merugikan pihaknya.
"Ada 'framing' seolah kami kubu penyebar hoaks," ujar Habiburokhman.
Dia mencontohkan seperti dalam kasus Saracen, seseorang ibu bernama Asma Dewi ditangkap dan dituding sebagai bendahara Saracen, namun kasus Saracen pada akhirnya tidak muncul dalam surat dakwaan.
Kemudian dalam kasus Ratna Sarumpaet, Habiburokhman menekankan pihaknya tidak pernah mengetahui seorang ibu bermuka lebam sebagai dampak dari proses operasi yang dilakukannya.
"Kami mana ngerti. Kemudian digiring segala macam bahwa ini kaitan dengan BPN dan seterusnya. Nyatanya kepolisian profesional, 'framing' itu tidak terbukti, namun kami sudah dirugikan," jelas Habiburokhman.
Kasus teranyar soal hoaks yakni mengenai tujuh kontainer surat suara.
Habiburokhman mengatakan Andi Arief adalah korban dari peristiwa itu, sama halnya dengan masyarakat atau pihak lain yang juga menerima informasi itu.
"Apakah kejahatan jika kita mendapat informasi seperti itu di WA grup, kemudian mempertanyakannya," ujar Habiburokhman.
Dia menekankan salah seorang pelaku penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara dikabarkan berasal dari Kornas Prabowo.
Namun dia menegaskan sejak sebelum Pilpres, Gerindra secara internal telah menertibkan seluruh organisasi yang membawa nama Prabowo, sebagai antisipasi agar tidak disalahgunakan dalam pemilu.
"Bahkan ada yang namanya Garda Prabowo, kami tertibkan kemudian berubah nama menjadi Garda Perubahan. Jadi saya menilai ada 'framing' untuk 'judge' kami sebagai kubu penyebar hoaks," terangnya.
