Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Indonesia bersama dengan Kementerian Kesehatan RI, mengembangkan program layanan Sanitarian di seluruh pusat kesehatan masyarakat.
"Pengembangan program Sanitarian melalui penguatan kerja sama antara HAKLI dan Kemenkes RI, saat digelar Rakernas di hotel 101 Darmawangsa Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada hari Jum'at 21 Februari 2020," kata Ketua HAKLI Kabupaten Bangka, Boy Yandra di Sungailiat, Rabu.
Sanitarian adalah seorang pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
"Kerja sama tersebut pula mendorong masyarakat hidup sehat di masyarakat desa dalam menghadapi wabah penyakit berbahaya," jelasnya.
Dia mengatakan, program satu desa dengan satu petugas sanitarian adalah salah satu terobosan yang sangat bagus sekali guna meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
Menindaklanjuti program kerja sama tersebut kata Boy Yandra, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik langsung ke bupati setempat maupun melalui Bappeda serta organisasi perangkat daerah terkait.
"Program yang dikembangkan HAKLI berkaitan erat dengan program Dinas Kesehatan terutama menangani penurunan angka stunting selain membantu persoalan kesehatan masyarakat seperti penanganan penyakit malaria, DBD dan masalah lingkungan," jelasnya.
Sebelumnya dalam rakernas yang diikuti 34 perwakilan HAKLI seluruh Indonesia, Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan RI, dr Kirana Pritasari MQIH mengatakan bahwa ini kegiatan dan ide sangat luar biasa yang dilakukan oleh HAKLI.
"Selama ini program pemerintah untuk pelayanan kesehatan yang ada tenaga ahlinya dan paling dekat dengan masyarakat adanya di Puskesmas, hingga saat ini standardnya baru satu orang tenaga ahli di setiap puskesmas," jelasnya.
Dia mengatakan, ada yang perlu diketahui jika penduduk satu wilayah satu kerja puskesmas itu terdapat kurang lebih sekitar 30 ribuan orang. Dengan kondisi seperti ini dapat kita pahami betapa kurangnya tenaga ahli di setiap daerah.
Ketua HAKLI Info, Prof Dr Arif Sumantri SKM, Mkes menjelaskan, jika pendampingan tenaga ahli kesehatan memang sangat diperlukan, terutama tenaga ahli kesehatan yang diperuntukkan untuk menjangkau pelosok-pelosok desa yang ada di seluruh Kepulauan Indonesia.
"Dengan adanya kegiatan sanitarian yang akan dilakukan dalam satu desa satu sanitarian upaya bagi satu daerah terpencil perbatasan kepulauan di kawasan transmigrasi untuk dilakukan pendampingan melalui sanitarian yang ditempatkan di desa. Sehingga dapat menjadi satu nilai penguatan akselerasi dalam pencapaian program SDG's 30," terangnya.
Ia menambahkan jika nantinya disetiap desa akan ditempatkan tenaga ahli kesehatan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan di lingkungan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020
"Pengembangan program Sanitarian melalui penguatan kerja sama antara HAKLI dan Kemenkes RI, saat digelar Rakernas di hotel 101 Darmawangsa Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada hari Jum'at 21 Februari 2020," kata Ketua HAKLI Kabupaten Bangka, Boy Yandra di Sungailiat, Rabu.
Sanitarian adalah seorang pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
"Kerja sama tersebut pula mendorong masyarakat hidup sehat di masyarakat desa dalam menghadapi wabah penyakit berbahaya," jelasnya.
Dia mengatakan, program satu desa dengan satu petugas sanitarian adalah salah satu terobosan yang sangat bagus sekali guna meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
Menindaklanjuti program kerja sama tersebut kata Boy Yandra, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik langsung ke bupati setempat maupun melalui Bappeda serta organisasi perangkat daerah terkait.
"Program yang dikembangkan HAKLI berkaitan erat dengan program Dinas Kesehatan terutama menangani penurunan angka stunting selain membantu persoalan kesehatan masyarakat seperti penanganan penyakit malaria, DBD dan masalah lingkungan," jelasnya.
Sebelumnya dalam rakernas yang diikuti 34 perwakilan HAKLI seluruh Indonesia, Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan RI, dr Kirana Pritasari MQIH mengatakan bahwa ini kegiatan dan ide sangat luar biasa yang dilakukan oleh HAKLI.
"Selama ini program pemerintah untuk pelayanan kesehatan yang ada tenaga ahlinya dan paling dekat dengan masyarakat adanya di Puskesmas, hingga saat ini standardnya baru satu orang tenaga ahli di setiap puskesmas," jelasnya.
Dia mengatakan, ada yang perlu diketahui jika penduduk satu wilayah satu kerja puskesmas itu terdapat kurang lebih sekitar 30 ribuan orang. Dengan kondisi seperti ini dapat kita pahami betapa kurangnya tenaga ahli di setiap daerah.
Ketua HAKLI Info, Prof Dr Arif Sumantri SKM, Mkes menjelaskan, jika pendampingan tenaga ahli kesehatan memang sangat diperlukan, terutama tenaga ahli kesehatan yang diperuntukkan untuk menjangkau pelosok-pelosok desa yang ada di seluruh Kepulauan Indonesia.
"Dengan adanya kegiatan sanitarian yang akan dilakukan dalam satu desa satu sanitarian upaya bagi satu daerah terpencil perbatasan kepulauan di kawasan transmigrasi untuk dilakukan pendampingan melalui sanitarian yang ditempatkan di desa. Sehingga dapat menjadi satu nilai penguatan akselerasi dalam pencapaian program SDG's 30," terangnya.
Ia menambahkan jika nantinya disetiap desa akan ditempatkan tenaga ahli kesehatan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan di lingkungan masyarakat.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2020