Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupaya mengembangkan inovasi untuk mengoptimalkan peran badan usaha milik desa (BUMDes) agar semakin berdaya saing dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Dalam upaya ini kami mengembangkan program sekolah BUMDes Ubok Sekicing dengan melibatkan para praktisi dan akademisi untuk berbagi ilmu dan pendampingan tata kelola usaha yang dijalankan BUMDes," kata Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming di Mentok, Senin.
Menurut dia, program yang dijalankan sekolah BUMDes Ubok Sekicing sampai sejauh ini sudah cukup berhasil untuk memberikan keterampilan para pengurus BUMDes yang menjadi mitra program tersebut.
"Pengurus BUMDes tidak hanya dibekali keterampilan manajemen usaha, namun juga melihat potensi pasar dan pendampingan oleh para pegawai dan narasumber yang terlibat sehingga perubahan hasilnya bisa dirasakan semakin membaik," katanya.
Berkat dukungan dari berbagai pihak dan keseriusan pemerintah daerah dalam pengembangan program sekolah BUMDes Ubok Sekicing dinilai berhasil, bahkan tahun ini menjadi salah satu program inovasi yang masuk dalam nominasi ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Provinsi Babel.
Baca juga: Pemkab Bangka mendorong BUMDes lengkapi badan hukum
"Kemarin kita sudah lakukan presentasi dan wawancara dengan tim penilai, saya didampingi inovator dan tim penyusun rencana pengembangan sekolah BUMDes Ubok Sekicing. Kita berharap program unggulan ini bisa meraih prestasi hingga tingkat nasional," ujarnya.
Dengan adanya program sekolah BUMDes tersebut diyakini ke depan badan usaha yang ada di setiap desa akan semakin berkembang dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"BUMDes ini harus dikelola dengan benar agar hasilnya bisa betul-betul maksimal dan memberi manfaat bagi kita semua," katanya.
Inovator program sekolah BUMDes Ubok Sekicing, Winda, menjelaskan dampak positif dari program tersebut berupa ketersediaan lapangan pekerjaan dari usaha BUMDes.
"Dari usaha BUMDes yang ada sekarang, kami sudah mencapai 60 BUMDes dari 60 Desa, jika setiap BUMDes terdapat lima orang pengurus maka sudah ada 300 orang yang terlibat dalam program usaha ini," katanya.
Baca juga: Pemkab Bangka Barat luncurkan Forum Komunikasi Bisnis BUMDes
Dalam setiap badan usaha tersebut terdiri dari beberapa bidang usaha yang dijalankan, minimal tiga bidang usaha, maka akan semakin banyak pekerja yang terlibat dalam usaha yang dilaksanakan.
"Kenyataan di lapangan sampai sejauh ini sudah mencapai sekitar 700 orang tenaga kerja yang terlibat dalam bisnis BUMDes," kata Winda.
Anggota Tim Penyusun Program Sekolah BUMDes Ubok Sekicing Ranto berpesan agar usaha yang dijalankan oleh setiap BUMDes tidak melibatkan kepala desa sebagai pemilik badan usaha.
Menurut dia, pola ini penting untuk disepakati dan dijalankan agar pengurus atau pengelola BUMDes dalam menjalankan kebijakan bisa lebih leluasa dan bisa melibatkan seluruh tim yang ada.
"Ini catatan penting karena kasus-kasus beberapa tahun lalu, banyak kasus yang kita jumpai sebagian besar BUMDes itu hampir mirip dengan badan usaha milik kepala desa. Nah, ini yang harus kita lepaskan, jadi BUMDes harus terbebas dari kepentingan politik," kata Ranto.
Baca juga: PT Timah Tbk libatkan bumdes reklamasi 400 hektare bekas tambang
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023
"Dalam upaya ini kami mengembangkan program sekolah BUMDes Ubok Sekicing dengan melibatkan para praktisi dan akademisi untuk berbagi ilmu dan pendampingan tata kelola usaha yang dijalankan BUMDes," kata Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming di Mentok, Senin.
Menurut dia, program yang dijalankan sekolah BUMDes Ubok Sekicing sampai sejauh ini sudah cukup berhasil untuk memberikan keterampilan para pengurus BUMDes yang menjadi mitra program tersebut.
"Pengurus BUMDes tidak hanya dibekali keterampilan manajemen usaha, namun juga melihat potensi pasar dan pendampingan oleh para pegawai dan narasumber yang terlibat sehingga perubahan hasilnya bisa dirasakan semakin membaik," katanya.
Berkat dukungan dari berbagai pihak dan keseriusan pemerintah daerah dalam pengembangan program sekolah BUMDes Ubok Sekicing dinilai berhasil, bahkan tahun ini menjadi salah satu program inovasi yang masuk dalam nominasi ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Provinsi Babel.
Baca juga: Pemkab Bangka mendorong BUMDes lengkapi badan hukum
"Kemarin kita sudah lakukan presentasi dan wawancara dengan tim penilai, saya didampingi inovator dan tim penyusun rencana pengembangan sekolah BUMDes Ubok Sekicing. Kita berharap program unggulan ini bisa meraih prestasi hingga tingkat nasional," ujarnya.
Dengan adanya program sekolah BUMDes tersebut diyakini ke depan badan usaha yang ada di setiap desa akan semakin berkembang dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"BUMDes ini harus dikelola dengan benar agar hasilnya bisa betul-betul maksimal dan memberi manfaat bagi kita semua," katanya.
Inovator program sekolah BUMDes Ubok Sekicing, Winda, menjelaskan dampak positif dari program tersebut berupa ketersediaan lapangan pekerjaan dari usaha BUMDes.
"Dari usaha BUMDes yang ada sekarang, kami sudah mencapai 60 BUMDes dari 60 Desa, jika setiap BUMDes terdapat lima orang pengurus maka sudah ada 300 orang yang terlibat dalam program usaha ini," katanya.
Baca juga: Pemkab Bangka Barat luncurkan Forum Komunikasi Bisnis BUMDes
Dalam setiap badan usaha tersebut terdiri dari beberapa bidang usaha yang dijalankan, minimal tiga bidang usaha, maka akan semakin banyak pekerja yang terlibat dalam usaha yang dilaksanakan.
"Kenyataan di lapangan sampai sejauh ini sudah mencapai sekitar 700 orang tenaga kerja yang terlibat dalam bisnis BUMDes," kata Winda.
Anggota Tim Penyusun Program Sekolah BUMDes Ubok Sekicing Ranto berpesan agar usaha yang dijalankan oleh setiap BUMDes tidak melibatkan kepala desa sebagai pemilik badan usaha.
Menurut dia, pola ini penting untuk disepakati dan dijalankan agar pengurus atau pengelola BUMDes dalam menjalankan kebijakan bisa lebih leluasa dan bisa melibatkan seluruh tim yang ada.
"Ini catatan penting karena kasus-kasus beberapa tahun lalu, banyak kasus yang kita jumpai sebagian besar BUMDes itu hampir mirip dengan badan usaha milik kepala desa. Nah, ini yang harus kita lepaskan, jadi BUMDes harus terbebas dari kepentingan politik," kata Ranto.
Baca juga: PT Timah Tbk libatkan bumdes reklamasi 400 hektare bekas tambang
Editor : Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2023