Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk satuan tugas (satgas) penanganan konflik manusia dan satwa liar, karena adanya peningkatan kasus buaya menyerang warga di daerah itu.
"Kita sudah membentuk satgas khusus untuk menangani konflik antara manusia dan satwa liar khususnya buaya," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Babel Fery Afriyanto di Pangkalpinang, Kamis.
Baca juga: DLHK Bangka Belitung pasang papan peringatan bahaya "awas ada buaya"
Ia mengatakan pembentukan satgas khusus penanganan konflik manusia dan satwa liar karena dalam tiga tahun terakhir ini kasus serangan buaya ke manusia yang mengalami peningkatan sebagai dampak kerusakan lingkungan tempat habitat buaya dan satwa liar lainnya akibat penambangan bijih timah ilegal.
"Kita berharap dengan adanya satgas ini dapat mengoptimalkan penanganan konflik pascaserangan satwa liar tersebut," katanya.
Baca juga: BKSDA tangani 127 kasus konflik buaya dan manusia di Bangka Belitung
Tim Garda Animilia Universitas Muhammadiyah Babel Bayu Nanda mengatakan dalam lima tahun terakhir ini tercatat 154 kasus konflik antara buaya dan manusia dengan rincian 48 penangkapan buaya, 66 serangan buaya nonfatal, dan 40 serangan buaya mengakibatkan korban tewas yang tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang.
"Angka kasus konflik buaya dan manusia itu yang hanya terdata dan terekspos di media massa, sementara yang tidak terdata banyak sekali," katanya.
Baca juga: Babel siapkan 157 hektare kawasan konservasi buaya berkonflik
Ia mengatakan ada banyak kasus serangan buaya yang tidak terdata, karena keluarga korban tidak mau mengekspos ke publik.
"Dalam pekan ini setidaknya kami bertemu tiga korban serangan buaya ini dan dari tiga korban tersebut hanya satu yang terdata, sementara dua lainnya tidak terdata," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Kita sudah membentuk satgas khusus untuk menangani konflik antara manusia dan satwa liar khususnya buaya," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Babel Fery Afriyanto di Pangkalpinang, Kamis.
Baca juga: DLHK Bangka Belitung pasang papan peringatan bahaya "awas ada buaya"
Ia mengatakan pembentukan satgas khusus penanganan konflik manusia dan satwa liar karena dalam tiga tahun terakhir ini kasus serangan buaya ke manusia yang mengalami peningkatan sebagai dampak kerusakan lingkungan tempat habitat buaya dan satwa liar lainnya akibat penambangan bijih timah ilegal.
"Kita berharap dengan adanya satgas ini dapat mengoptimalkan penanganan konflik pascaserangan satwa liar tersebut," katanya.
Baca juga: BKSDA tangani 127 kasus konflik buaya dan manusia di Bangka Belitung
Tim Garda Animilia Universitas Muhammadiyah Babel Bayu Nanda mengatakan dalam lima tahun terakhir ini tercatat 154 kasus konflik antara buaya dan manusia dengan rincian 48 penangkapan buaya, 66 serangan buaya nonfatal, dan 40 serangan buaya mengakibatkan korban tewas yang tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang.
"Angka kasus konflik buaya dan manusia itu yang hanya terdata dan terekspos di media massa, sementara yang tidak terdata banyak sekali," katanya.
Baca juga: Babel siapkan 157 hektare kawasan konservasi buaya berkonflik
Ia mengatakan ada banyak kasus serangan buaya yang tidak terdata, karena keluarga korban tidak mau mengekspos ke publik.
"Dalam pekan ini setidaknya kami bertemu tiga korban serangan buaya ini dan dari tiga korban tersebut hanya satu yang terdata, sementara dua lainnya tidak terdata," katanya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024