Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengajak masyarakat yang sudah memiliki hak pilih bisa memilih pasangan calon pemimpin daerah secara rasional.
"Pastikan suara kita untuk calon pemimpin terbaik agar pembangunan bisa berjalan sesuai harapan, namun kita juga tidak perlu kecewa atau marah jika pilihan kita tidak menjadi pemilik suara terbanyak," kata Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Budi Santoso di Mentok, Senin.
Menurut dia, apapun hasil penghitungan suara merupakan proses yang patut dihormati dan didukung, namun yang perlu menjadi perhatian dan perlu dikawal bersama adalah proses penyelenggaraan agar berjalan sesuai dengan aturan dan demokratis, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Ia mengatakan masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengawal pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai aturan, mulai dari tahapan pendataan pemilih, pencalonan, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penetapan hasil perolehan suara.
"Saat ini kita hampir memasuki masa pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024, kemarin KPU Bangka Barat juga sudah melakukan penetapan daftar pemilih sementara (DPS)," katanya.
Dalam hal ini menurut dia, masyarakat memiliki peran penting mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 dan sebagai langkah awal perlu memastikan diri masuk dalam DPS.
"Ini salah satu bentuk nyata kita dalam melakukan pengawasan," ujarnya.
Setelah itu, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan tahapan selanjutnya untuk memastikan setiap tahapan yang dilaksanakan penyelenggara berjalan demokratis dan bisa dipertanggungjawabkan.
Hal ini dikatakan Budi Santoso pada kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu bersama kelompok masyarakat yang diikuti puluhan peserta perwakilan dari tokoh agama, organisasi masyarakat, komunitas kesenian, komunitas ekonomi kreatif, organisasi kepemudaan dan wartawan.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber penggiat pemilu, yaitu Friman Pardede (Anggota Bawaslu Babel periode 2017-2022) dan Yulizar (Anggota KPU Kabupaten Bangka Barat 2018-2023).
Sementara itu, penggiat pemilu Yulizar mengingatkan pentingnya setiap satu suara untuk menentukan calon pemimpin daerah di masa lima tahun mendatang.
"Setiap pemilih memiliki hak suara sama, untuk itu kita harus bijaksana dalam menjatuhkan pilihan saat berada di dalam bilik suara nanti," katanya.
Untuk itu ia mengajak para peserta sosialisasi agar bisa dan memiliki keinginan untuk ikut menyebarluaskan berbagai informasi materi yang sudah diberikan kepada anggota kelompok dan warga sekitar agar bisa ikut bersama sama berpartisipasi mengawal Pilkada 2024.
Partisipasi aktif masyarakat pada pemilu ini bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan, misalnya sosialisasi tahapan, ikut mencegah warga tidak memilih, pendidikan politik misalnya tata cara memilih, memberikan pandangan agar pemilih bisa memilih kontestan yang terbaik, jajak pendapat yang sesuai aturan, ikut berperan menjadi penyelenggara atau pengawas dan melakukan proses penghitungan cepat hasil pemungutan suara.
Sementara untuk berperan dalam hal pengawasan partisipatif bisa dilakukan dengan cara mencegah politik transaksional, politisasi isu SARA, memastikan seluruh unsur menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan, memastikan tidak terjadi intimidasi kepada pemilih dan lainnya.
"Dengan pemahaman yang baik kami berharap masyarakat tidak lagi apatis terhadap pelaksanaan pemilu sehingga proses pergantian kepemimpinan setiap lima tahun sekali ini bisa berjalan dengan demokratis, sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Pastikan suara kita untuk calon pemimpin terbaik agar pembangunan bisa berjalan sesuai harapan, namun kita juga tidak perlu kecewa atau marah jika pilihan kita tidak menjadi pemilik suara terbanyak," kata Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Budi Santoso di Mentok, Senin.
Menurut dia, apapun hasil penghitungan suara merupakan proses yang patut dihormati dan didukung, namun yang perlu menjadi perhatian dan perlu dikawal bersama adalah proses penyelenggaraan agar berjalan sesuai dengan aturan dan demokratis, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Ia mengatakan masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengawal pelaksanaan pemilu agar berjalan sesuai aturan, mulai dari tahapan pendataan pemilih, pencalonan, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penetapan hasil perolehan suara.
"Saat ini kita hampir memasuki masa pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada 2024, kemarin KPU Bangka Barat juga sudah melakukan penetapan daftar pemilih sementara (DPS)," katanya.
Dalam hal ini menurut dia, masyarakat memiliki peran penting mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 dan sebagai langkah awal perlu memastikan diri masuk dalam DPS.
"Ini salah satu bentuk nyata kita dalam melakukan pengawasan," ujarnya.
Setelah itu, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan tahapan selanjutnya untuk memastikan setiap tahapan yang dilaksanakan penyelenggara berjalan demokratis dan bisa dipertanggungjawabkan.
Hal ini dikatakan Budi Santoso pada kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu bersama kelompok masyarakat yang diikuti puluhan peserta perwakilan dari tokoh agama, organisasi masyarakat, komunitas kesenian, komunitas ekonomi kreatif, organisasi kepemudaan dan wartawan.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber penggiat pemilu, yaitu Friman Pardede (Anggota Bawaslu Babel periode 2017-2022) dan Yulizar (Anggota KPU Kabupaten Bangka Barat 2018-2023).
Sementara itu, penggiat pemilu Yulizar mengingatkan pentingnya setiap satu suara untuk menentukan calon pemimpin daerah di masa lima tahun mendatang.
"Setiap pemilih memiliki hak suara sama, untuk itu kita harus bijaksana dalam menjatuhkan pilihan saat berada di dalam bilik suara nanti," katanya.
Untuk itu ia mengajak para peserta sosialisasi agar bisa dan memiliki keinginan untuk ikut menyebarluaskan berbagai informasi materi yang sudah diberikan kepada anggota kelompok dan warga sekitar agar bisa ikut bersama sama berpartisipasi mengawal Pilkada 2024.
Partisipasi aktif masyarakat pada pemilu ini bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan, misalnya sosialisasi tahapan, ikut mencegah warga tidak memilih, pendidikan politik misalnya tata cara memilih, memberikan pandangan agar pemilih bisa memilih kontestan yang terbaik, jajak pendapat yang sesuai aturan, ikut berperan menjadi penyelenggara atau pengawas dan melakukan proses penghitungan cepat hasil pemungutan suara.
Sementara untuk berperan dalam hal pengawasan partisipatif bisa dilakukan dengan cara mencegah politik transaksional, politisasi isu SARA, memastikan seluruh unsur menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan, memastikan tidak terjadi intimidasi kepada pemilih dan lainnya.
"Dengan pemahaman yang baik kami berharap masyarakat tidak lagi apatis terhadap pelaksanaan pemilu sehingga proses pergantian kepemimpinan setiap lima tahun sekali ini bisa berjalan dengan demokratis, sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Editor : Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024