Ketua Sementara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya meminta agar Pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel dan Pj Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) segera mengisi jabatan eselon II, III dan IV dengan pejabat definitif, sebelum anggaran 2025 disahkan.
"Kita DPRD Babel sepakat meminta Pak Pj Sekda dan Pj Gubernur segera mendefinitifkan para pejabat yang selama ini masih di Plh atau Plt di beberapa OPD Pemprov Babel," kata Didit di Pangkalpinang, Senin.
Didit mengatakan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ada 9 OPD yang jabatan eselon II nya di isi oleh pelaksana tugas (Plt) dan ada 48 jabatan eselon III dan IV juga diisi oleh Plt atau pelaksana harian (Plh).
"Sebelum anggaran 2025 di sahkan, mereka semua ini harus definitif karena jika masih Plt pertanggungjawabannya bagaimana, bayangkan jika itu diserahkan ke Plt dan sudah ada bukti mereka pasti bicara maaf pak, wewenang kami tidak ada. Jadi gimana, uangnya mau tapi programnya tidak mau," terang Didit.
Menurut Didit ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk menunda bahkan tidak melantik hingga melangkah aturan yang ada dan ini terkesan tidak elok karena menzolimi dan menghambat karir ASN yang ingin berpartisipasi sesuai aturan.
"Ini ada kesengajaan dari eksekutif, giliran mau dilantik ada dinas teknis yang tidak hadir, jadi ini lucu. Ini menzolimi orang dan menghambat karir ASN karena sudah melangkah aturan. Kita tunggu komitmen dari eksekuti karena DPRD pernah mengosongkan 2 anggaran di OPD dan inilah salah satu fungsi DPRD yang punya hak anggaran, jadi jangan main-main dengan DPRD," tegas Didit.
Didit menambahkan, Komisi I DPRD Babel akan mengawal permasalahan ini hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Pj Sekda Babel karena selama kurun waktu 2,5 tahun ini Bangka Belitung (Babel) diisi oleh 4 Pejabat (Pj) Gubernur belum pernah ada pelantikan pejabat eselon, sedangkan DKI Jakarta meski Pj Gubernurnya baru, bisa melantik 4 pejabat eselon II.
"Kita bayangkan sudah 4 Pj Gubernur kita tapi mereka tidak pernah melantik siapa-siapa. Sedangkan Pj Gubernur DKI saja baru 2 bulan sudah melantik 4 pejabat eselon. Jadi kita sepakat akan mengawal ini semua lewat komisi 1 dan Pj Sekda kita minta langsung ke Kemendagri untuk mempercepat hal ini," ujarnya.
Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Fery Afriyanto memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berkomitmen untuk segera melaksanakan pelantikan bagi eselon II, III dan IV jika sudah ada persetujuan dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri) RI.
"Sekarang sudah proses di Kemendagri RI dan kita akan kawal agar ada percepatan untuk persetujuan pelantikan di bulan depan," katanya.
Fery mengatakan dirinya baru enam bulan menjabat sebagai Pj Sekda Babel sehingga belum maksimal mengetahui semua persoalan terkait 9 jabatan eselon II yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) juga 48 eselon III dan IV yang juga diisi oleh plt.
"Secara struktural pasti menghambat beberapa kerjaan, namun belakangan saya juga belum mengetahui karena saya baru 6 bulan menjadi pj sekda. Saya akan secepatnya berusaha bagaimana agar kita cepat melakukan pelantikan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
"Kita DPRD Babel sepakat meminta Pak Pj Sekda dan Pj Gubernur segera mendefinitifkan para pejabat yang selama ini masih di Plh atau Plt di beberapa OPD Pemprov Babel," kata Didit di Pangkalpinang, Senin.
Didit mengatakan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ada 9 OPD yang jabatan eselon II nya di isi oleh pelaksana tugas (Plt) dan ada 48 jabatan eselon III dan IV juga diisi oleh Plt atau pelaksana harian (Plh).
"Sebelum anggaran 2025 di sahkan, mereka semua ini harus definitif karena jika masih Plt pertanggungjawabannya bagaimana, bayangkan jika itu diserahkan ke Plt dan sudah ada bukti mereka pasti bicara maaf pak, wewenang kami tidak ada. Jadi gimana, uangnya mau tapi programnya tidak mau," terang Didit.
Menurut Didit ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk menunda bahkan tidak melantik hingga melangkah aturan yang ada dan ini terkesan tidak elok karena menzolimi dan menghambat karir ASN yang ingin berpartisipasi sesuai aturan.
"Ini ada kesengajaan dari eksekutif, giliran mau dilantik ada dinas teknis yang tidak hadir, jadi ini lucu. Ini menzolimi orang dan menghambat karir ASN karena sudah melangkah aturan. Kita tunggu komitmen dari eksekuti karena DPRD pernah mengosongkan 2 anggaran di OPD dan inilah salah satu fungsi DPRD yang punya hak anggaran, jadi jangan main-main dengan DPRD," tegas Didit.
Didit menambahkan, Komisi I DPRD Babel akan mengawal permasalahan ini hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Pj Sekda Babel karena selama kurun waktu 2,5 tahun ini Bangka Belitung (Babel) diisi oleh 4 Pejabat (Pj) Gubernur belum pernah ada pelantikan pejabat eselon, sedangkan DKI Jakarta meski Pj Gubernurnya baru, bisa melantik 4 pejabat eselon II.
"Kita bayangkan sudah 4 Pj Gubernur kita tapi mereka tidak pernah melantik siapa-siapa. Sedangkan Pj Gubernur DKI saja baru 2 bulan sudah melantik 4 pejabat eselon. Jadi kita sepakat akan mengawal ini semua lewat komisi 1 dan Pj Sekda kita minta langsung ke Kemendagri untuk mempercepat hal ini," ujarnya.
Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Fery Afriyanto memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berkomitmen untuk segera melaksanakan pelantikan bagi eselon II, III dan IV jika sudah ada persetujuan dari Kementerian dalam negeri (Kemendagri) RI.
"Sekarang sudah proses di Kemendagri RI dan kita akan kawal agar ada percepatan untuk persetujuan pelantikan di bulan depan," katanya.
Fery mengatakan dirinya baru enam bulan menjabat sebagai Pj Sekda Babel sehingga belum maksimal mengetahui semua persoalan terkait 9 jabatan eselon II yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) juga 48 eselon III dan IV yang juga diisi oleh plt.
"Secara struktural pasti menghambat beberapa kerjaan, namun belakangan saya juga belum mengetahui karena saya baru 6 bulan menjadi pj sekda. Saya akan secepatnya berusaha bagaimana agar kita cepat melakukan pelantikan," ujarnya.
Editor : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024