Pangkalpinang, (Antaranews Babel) - Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan terhitung 2014 hingga 2018 sebanyak 31 desa berstatus mandiri atau 10,03 persen dari 390 total desa di daerah penghasil bijih timah nomor dua terbesar dunia itu.
"Jumlah desa berstatus mandiri dari tahun ke tahun bertambah, ini artinya indeksi pembangunan desa (IPD) di daerah perdesaan itu semakin baik," kata Kepala BPS Kepulauan Babel Darwis Sitorus di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan menurut IPD dikategorikan dalam tiga status yaitu desa mandiri, desa berkembang dan desa tertinggal. Dalam empat tahun terakhir ini, jumlah desa mandiri 31 (10,03 persen), desa berkembang 274 (88,67 persen), dan desa tertinggal 4 (1,30 persen).
"Saat ini sebagian besar desa di provinsi ini masih didominasi desa berkembang dan diperkirakan statusnya akan terus meningkat, mengingat program pemerintah dalam memberdayakan sumber daya manusia, infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa semakin masif," ujarnya.
Meskipun demikian, jumlah desa yang termasuk dalam kategori desa mandiri ini sudah lebih banyak dibandingkandesa tertinggal yang masih tersisa empat desa saja.
Menurut dia secara umum, empat dari lima dimensi penyusun IPD mengalami kenaikan, namun peningkatannya berbeda-beda. Dimensi penyusun IPD yang paling tinggi kenaikannya yaitu dimensi penyelenggaraan pemerintah desa naik 12,28 poin. Sementara itu dimensi pelayanan dasar mengalami penurunan sebesar 2,61 poin.
Ia menambahkan setiap dimensi penyusun IPD dibentuk dari beberapa indikator. Perubahan nilai setiap dimensi penyusun IPD yang telah disebutkan sebelumnya tidak lepas dari perubahan nilai dari indikator-indikator penyusunnya.
"Pada tahun ini indikator yang mengalami perubahan nilai terbesar dibandingkan 2014 menurut dimensi pembentuk IPD yaitu otonomi desa pada dimensi pemerintahan desa, akses ke pengiriman pos atau barang pada dimensi kondisi infrastruktur," katanya.
Selanjutnya, waktu yang ditempuh menuju Kantor Camat pada Dimensi Transportasi, ketersediaan fasilitas olahraga pada Dimensi Pelayanan Umum, serta ketersediaan dan kemudahan akses ke SMA Sederajat pada Dimensi Pelayanan Dasar.
"Selain informasi terkait cakupan wilayah administrasi, potensi desa tahun ini juga menyajikan berbagai informasi terkait potensi-potensi desa/kelurahan dan ketersediaan infrastruktur penunjang berbasis kewilayahan di Indonesia," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
"Jumlah desa berstatus mandiri dari tahun ke tahun bertambah, ini artinya indeksi pembangunan desa (IPD) di daerah perdesaan itu semakin baik," kata Kepala BPS Kepulauan Babel Darwis Sitorus di Pangkalpinang, Senin.
Ia mengatakan desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan menurut IPD dikategorikan dalam tiga status yaitu desa mandiri, desa berkembang dan desa tertinggal. Dalam empat tahun terakhir ini, jumlah desa mandiri 31 (10,03 persen), desa berkembang 274 (88,67 persen), dan desa tertinggal 4 (1,30 persen).
"Saat ini sebagian besar desa di provinsi ini masih didominasi desa berkembang dan diperkirakan statusnya akan terus meningkat, mengingat program pemerintah dalam memberdayakan sumber daya manusia, infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa semakin masif," ujarnya.
Meskipun demikian, jumlah desa yang termasuk dalam kategori desa mandiri ini sudah lebih banyak dibandingkandesa tertinggal yang masih tersisa empat desa saja.
Menurut dia secara umum, empat dari lima dimensi penyusun IPD mengalami kenaikan, namun peningkatannya berbeda-beda. Dimensi penyusun IPD yang paling tinggi kenaikannya yaitu dimensi penyelenggaraan pemerintah desa naik 12,28 poin. Sementara itu dimensi pelayanan dasar mengalami penurunan sebesar 2,61 poin.
Ia menambahkan setiap dimensi penyusun IPD dibentuk dari beberapa indikator. Perubahan nilai setiap dimensi penyusun IPD yang telah disebutkan sebelumnya tidak lepas dari perubahan nilai dari indikator-indikator penyusunnya.
"Pada tahun ini indikator yang mengalami perubahan nilai terbesar dibandingkan 2014 menurut dimensi pembentuk IPD yaitu otonomi desa pada dimensi pemerintahan desa, akses ke pengiriman pos atau barang pada dimensi kondisi infrastruktur," katanya.
Selanjutnya, waktu yang ditempuh menuju Kantor Camat pada Dimensi Transportasi, ketersediaan fasilitas olahraga pada Dimensi Pelayanan Umum, serta ketersediaan dan kemudahan akses ke SMA Sederajat pada Dimensi Pelayanan Dasar.
"Selain informasi terkait cakupan wilayah administrasi, potensi desa tahun ini juga menyajikan berbagai informasi terkait potensi-potensi desa/kelurahan dan ketersediaan infrastruktur penunjang berbasis kewilayahan di Indonesia," katanya.
Editor : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018