Jakarta (Antara Babel) - Pemerintah akan memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp100 triliun untuk menjaga defisit anggaran, namun dalam RAPBN Perubahan 2014, defisit anggaran justru naik dari 1,69 persen menjadi 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah mengajukan RAPBN Perubahan 2014 kepada DPR dimana defisit anggaran mencapai sebesar 2,5 persen terhadap PDB atau Rp251,7 triliun. Pada APBN 2014, defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,69 persen terhadap PDB atau Rp175,4 triliun.
Angka defisit anggaran tersebut berasal dari selisih antara pendapatan negara yang ditetapkan Rp1.597,7 triliun atau turun Rp69,4 triliun dari angka APBN sebesar Rp1.667,1 triliun. Sementara belanja negara mengalami kenaikan Rp6,9 triliun atau menjadi Rp1.849,4 triliun dari sebelumnya Rp1.842,5 triliun.
Terkait dengan meningkatnya defisit anggaran, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyebutkan bahwa pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan mendorong pelebaran defisit fiskal merupakan risiko domestik yang harus diwaspadai karena dapat mengganggu kondisi perekonomian nasional.
"Dari sisi domestik, pembengkakan subsidi BBM diperkirakan akan kembali menjadi sumber risiko utama melebarnya defisit fiskal," kata Agus Martowardojo yang juga mantan menteri k euangan.
Agus menyebutkan saat ini perekonomian Indonesia terus bergerak menuju ke arah yang seharusnya, di mana tekanan inflasi terus menurun, disertai dengan pergeseran struktur perekonomian ke arah yang lebih sehat.
Namun, lanjut Gubernur BI, Indonesia harus tetap waspada karena tahun 2014 masih terdapat beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian, baik yang bersumber dari sisi eksternal maupun domestik.
"Dari sisi eksternal terdapat risiko bahwa berbagai permasalahan ekonomi global yang terjadi di tahun 2013 masih akan berlanjut. Risiko ekternal ini dapat kembali mengancam kestabilan nilai tukar Rupiah," katanya.
Menurut dia, dari sisi domestik, selain pembengkakan subsidi BBM, juga ada risiko lain seperti potensi El-Nino yang akan menimbulkan risiko kerusakan lahan dan penurunan produksi pangan.
"Risiko-risiko domestik ini dapat berdampak negatif terhadap stabilitas nilai tukar dan inflasi," katanya.
Selain faktor-faktor risiko tersebut, pengendalian laju inflasi juga dihadapkan pada permasalahan struktural di sisi produksi dan distribusi, seperti terbatasnya produksi pangan akibat rendahnya laju penambahan lahan persawahan yang dalam lima tahun terakhir hanya tumbuh kurang dari satu per tahun, tingginya ketergantungan terhadap energi berbasis minyak sehingga impor minyak terus meningkat mencapai 47 persen dari total konsumsi bbm nasional.
Selain itu ada hambatan distribusi dan dukungan infrastruktur yang belum optimal terutama di Kawasan Timur Indonesia, dan struktur pasar yang kurang efisien, terutama di wilayah Jawa sebagai sentra produksi dan industri makanan, serta masih lemahnya konektivitas antardaerah.
"Berbagai permasalahan tersebut pada akhirnya mengakibatkan disparitas harga antardaerah," katanya.
Gubernur BI menyebutkan pengendalian laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil memainkan peranan yang sangat vital dalam upaya menjaga tingkat daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, laju inflasi yang rendah juga penting dalam mendorong peningkatan daya saing dalam menghadapi integrasi pasar ASEAN tahun 2015.
Gubernur BI menyebut Indonesia perlu melirik keberhasilan yang dilakukan Filipina yang memilih untuk meniadakan subsidi BBM, sehingga laju inflasinya dapat dikendalikan pada tingkat yang rendah dan stabil, dan memungkinkan bank sentral negara tersebut menjaga suku bunga pada tingkat yang cukup rendah.
Subsidi BBM Naik
Pemerintah melalui RAPBN Perubahan 2014 menetapkan pagu belanja subsidi bbm sebesar Rp285 triliun atau naik Rp74,3 triliun dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2014 sebesar Rp210,7 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri mengatakan untuk menekan pembengkakan belanja subsidi BBM, pemerintah sedang mempertimbangkan seluruh opsi untuk mengendalikannya dengan tidak memberatkan anggaran belanja secara keseluruhan.
"Semua opsi harus dibuka, tapi dua bulan lagi pemilu, opsi harus dilihat dari konteks itu," katanya.
Menkeu tidak menyangkal opsi penyesuaian harga dapat dilakukan pemerintah, namun hal tersebut sulit untuk dilakukan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II karena masa efektif kabinet hanya berlaku hingga Oktober 2014.
"Tugas kami menjaga anggaran 2014 agar aman buat pemerintahan baru, kalau mereka mau melakukan 'adjustment' silahkan saja. Kalau saat ini sulit untuk mendahului itu, karena ini kebijakan strategis," katanya.
Belanja subsidi bbm dipastikan mengalami kenaikan Rp74,3 triliun atau meningkat menjadi Rp285 triliun dari angka pada APBN sebesar Rp210,7 triliun. Demikian juga subsidi listrik yang ditetapkan Rp107,1 triliun atau naik Rp35,7 triliun dari angka APBN Rp71,4 triliun.
Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam RAPBN Perubahan 2014 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, inflasi 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp11.700 per dolar AS, tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan 6,0 persen.
Selain itu asumsi harga minyak mentah Indonesia 105 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 818.000 barel per hari dan lifting gas 1.224 ribu barel setara minyak per hari.
Hampir seluruh asumsi makro mengalami perubahan dibandingkan asumsi dalam APBN, contohnya lifting minyak yang hanya ditetapkan 818.000 barel per hari, dari sebelumnya 870.0000 barel per hari.
Hal tersebut karena lifting minyak bumi di triwulan I 2014 diperkirakan hanya mencapai 797 ribu barel per hari, akibat cuaca buruk, gangguan operasi serta penurunan alamiah produksi sumur-sumur tua.
Langkah yang ditempuh pemerintah dalam menekan meningkatnya defisit APBN antara lain adalah pemangkasan anggaran belanja pemerintah yang tidak mendesak dan tidak memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
"Kami fokus pada yang tidak memiliki efek kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, contohnya pembangunan gedung pemerintah dan penyediaan kendaraan dinas," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung.
Ia mengatakan pemotongan belanja tersebut dilakukan di APBN-Perubahan 2014, sebagai upaya untuk mengurangi beban defisit anggaran, karena penerimaan negara diprediksi tidak akan mencapai target.
Menurut dia, upaya pemangkasan belanja nonprioritas tersebut akan menghemat anggaran pembangunan sebanyak 10 persen, namun perkiraan angka tersebut masih menunggu hasil pembahasan RAPBN Perubahan dengan DPR.
Selain itu, ia meminta Menkeu untuk terus melakukan optimalisasi penerimaan pajak, dengan mengkaji kembali sumber-sumber penerimaan potensial yang masih dapat diupayakan secara maksimal.
Harus dilakukan pemotongan
Menkeu Chatib Basri memastikan pemotongan belanja kementerian lembaga sebanyak Rp100 triliun harus dilakukan, untuk menjaga defisit anggaran tidak melebihi target yang ditetapkan sebesar 2,5 persen terhadap PDB.
"Kalau belanjanya naik, supaya defisitnya sama, harus ada yang dikurangi kecuali subsidinya bisa diturunkan," kata Menkeu.
Chatib mengatakan pemangkasan belanja tersebut harus diupayakan sebanyak Rp100 triliun, karena perkiraan peningkatan belanja subsidi BBM dalam RAPBN-Perubahan bisa mencapai Rp74,3 triliun dan berpotensi membebani anggaran negara.
Untuk mengatasi masalah kelebihan belanja subsidi BBM, Chatib meminta Kementerian ESDM untuk segera melakukan pengendalian konsumsi agar pemanfaatan volume BBM bersubsidi tidak melebihi kuota 48 juta kiloliter.
Belanja subsidi BBM diperkirakan mengalami peningkatan cukup tinggi karena asumsi nilai tukar kurs mengalami pelemahan dari Rp10.500 per dolar AS pada APBN, menjadi Rp11.700 per dolar AS pada RAPBN-Perubahan 2014.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.
Total anggaran 86 kementerian-lembaga yang dihemat berdasarkan Inpres itu mencapai Rp100 triliun sehingga jumlah anggaran belanja kementerian/lembaga dari sebelumnya tercatat sebesar Rp637,8 triliun menjadi hanya sebesar Rp539,3 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2014.
Penghematan dan pemotongan anggaran dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat atau konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak.
Penghematan dan pemotongan tidak dapat dilakukan terhadap anggaran pendidikan, anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah serta anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU).
Opsi Realistis
Menkeu Chatib Basri mengatakan opsi pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi merupakan pilihan realistis untuk mengurangi beban belanja subsidi bbm dan defisit anggaran secara keseluruhan.
"Saya kira yang paling realistis adalah dari segi volume atau pengendalian, tapi nanti kita lihat semua kemungkinannya," katanya.
Menkeu masih menunggu kebijakan dari Kementerian ESDM terkait opsi pengendalian tersebut, karena pilihan untuk menaikkan harga BBM bukan merupakan opsi utama menjelang pemilu presiden dan implikasi politisnya besar.
"Semua opsi itu kita buka, tapi kalau mau melakukan penyesuaian harga, butuh kompensasi, dan kalau mau memberi kompensasi nanti pada ribut 'money politics'," ujarnya.
Ia mengatakan belum adanya kejelasan terkait kebijakan BBM bersubsidi dan tingginya belanja subsidi, membuat pemerintah harus memotong belanja di 86 kementerian- lembaga hingga mencapai kurang lebih Rp100 triliun.
"Kita tahu persoalan yang kita hadapi karena bulan depan ada pemilihan presiden, maka opsi yang dilakukan adalah pemotongan anggaran," kata Chatib.
Sementara itu ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Semarang FX Sugiyanto mengatakan siapa pun presiden yang terpilih dalam Pemilu Presiden 2014 bakal mengurangi subsidi harga bahan bakar minyak karena beban anggaran pos ini di APBN terus membengkak.
"Namun, sebelum capres dan cawapres terpilih menaikkan harga BBM, mereka dalam satu atau dua tahun pertama akan membenahi lebih dulu infrastruktur, birokrasi dan perizinan agar kenaikan harga BBM ada kompensasi untuk menekan biaya," kata dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip itu.
Menurut dia, capres terpilih bakal terlebih dulu membuat "peta jalan" (road map) kebijakan pengurangan subsidi dan diperkirakan baru bisa diterapkan pada tahun ketiga kekuasaan mereka.
Keputusan menaikkan harga bbm bersubsidi, kata Sugiyanto, akan diambil presiden bersama parlemen bila pemerintah berkuasa sukses membenahi infrastruktur dan meyakinkan publik bahwa efsiensi yang ditempuh selama ini sepadan dengan kenaikan harga BBM.
"Sebenarnya mereka juga mengambil posisi tidak populer karena setelah kenaikan harga BBM dilakukan, dua tahun lagi memasuki Pemilu 2019. Akan tetapi, saya yakin siapa pun yang terpilih akan mengambil keputusan politik tersebut (menaikkan harga BBM)," katanya.
Menurut dia, pada masa kampanye tidak mungkin mereka secara terang-benderang akan memotong subsidi harga bbm karena bakal membuat popularitas dan elektabiltas mereka anjlok.
"Isu kenaikan harga bbm terlalu sensitif untuk disampaikan pada masa kampanye," katanya.
Ia menjelaskan subsidi harga bbm yang saat ini sudah menembus sekitar Rp300 triliun dari belanja negara sebesar Rp 1.842,5 triliun, tidak mungkin dibiarkan terus membengkak karena akan membebani penetrasi anggaran pembangunan keseluruhan.
Sugiyanto menambahkan harga bbm di Indonesia saat ini terlalu murah dibandingkan dengan negara berkembang seperti Filipina dan Vietnam.
