Pangkalpinang (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Republik Indonesia, Bambang Patijaya meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menggalakkan dan menggali potensi daerah kepulauan, guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pulau timah itu.
"Kita sudah menyampaikan hal ini kepada Gubernur Kepulauan Babel untuk segera menggali dan menggalakkan kembali potensi-potensi yang dimiliki provinsi kepulauan ini," kata Bambang Patijaya saat berkunjung di Biro LKBN Antara Babel di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan ada beberapa isu strategis yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat untuk tidak melupakan provinsi-provinsi kepulauan di Indonesia. Saat ini, ada delapan provinsi kepulauan yang meminta Pemerintah Pusat menambah bantuan dana alokasi umum dan bantuan lainnya.
"Kita tidak hanya meminta pemerintah pusat memprioritaskan bantuan keuangan saja, tetapi juga berkaitan dengan hambatan-hambatan politis, sosiologis dan sebagainya yang dihadapi provinsi kepulauan ini," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR RI Kunjungi Kantor LKBN Antara Babel
Misalnya, kata dia selama ini kenapa luasan wilayah, pemilih dan penghitungan suara di kepulauan tidak menjadi faktor suatu kesulitan di dalam menghitung suara untuk pendukung angka keterwakilan di Komisi Pemilihan Umum dalam membagi serta penghitungan kursi.
"Selama keterwakilan masyarakat kepulauan di legislasi masih kurang. Dari 45 orang calon DPR RI hanya dua hingga tiga orang saja yang sampai di sana," katanya.
Menurut dia hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Jangan dalam sesuatu hal pendekatannya secara kontinental, karena Indonesia merupakan negara kepulauan.
"Saya sangat senang ketika 2014 pemerintah menggencarkan slogan-slogan maritim, karena memang Indonesia negara berbasis maritim," katanya.
Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah untuk segera menggalakkan kembali potensi-potensi kepulauan untuk menarik investasi di pulau penghasil lada putih terbaik dunia ini.
"Pendekatan secara kontinental atau pertanian ini tidak salah, tetapi pemerintah tidak boleh menyamaratakan kondisi suatu daerah," katanya.
