Pangkalpinang (ANTARA) - Hambatan-hambatan yang dihadapi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ini harus bisa kita minimalisir, mulai dari pemerintah pusat, pemprov hingga kota/kabupaten masing-masing berbagi peran sehingga terlihat sebagai suatu system yang berkesinambungan.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah, saat menjadi narasumber pada acara talk show di TVRI Bangka Belitung, Selasa (18/02/2020). Talk show ini juga mengundang Agus Sukiswo, Inspektur Utama BKKBN dan Nurita, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Bangka Belitung (PD IBI). Acara yang dipandu oleh Virgi Randa ini mengangkat tema 'Baksos IBI KB Kesehatan, Akselerasi Wujudkan SDM Unggul'.
Wakil Gubernur Abdul Fatah juga menjelaskan upaya untuk mendapatkan data kependudukan yang benar, yang bisa terinformasikan setiap saat, sehingga ketika IBI melaksanakan Bakti Sosial (Baksos) dapat tepat sasarannya. Untuk itu, Pemprov. Kep. Bangka Belitung pada 2020 ini akan melakukan terobosan baru yakni mengupgrade kembali kader-kader dasa wisma yang kemudian akan mendata keluarga di lingkungannya.
Sebagai salah satu bentuk dukungan dari Pemprov. Kep. Bangka Belitung berupa dukungan dari segi regulasi dengan menetapkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Surat Edaran terkait pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ini.
Membahas mengenai masalah lonjakan jumlah penduduk, Wakil Gubernur Abdul Fatah mengemukakan bahwa masih terdapat angka kehamilan yang tidak diinginkan di masyarakat kita. Menyikapi hal ini, Pemprov Bangka Belitung bersama BKKBN dan Kanwil Kementerian Agama Bangka Belitung melakukan program edukasi bagi kaum milenial yang akan melakukan pernikahan dan kemudian akan diberikan sertifikat. Itu artinya, calon pengantin betul-betul akan menjaga kualitas keturunannya mulai dari masa sebelum kehamilan, masa kehamilan, kemudian kelahiran, dan menjaga tumbuh kembang anak.
Wakil Gubernur Abdul Fatah menambahkan, kendati dulu program BKKBN hanya program Keluarga Berencana, namun ini merupakan hal yang komprehensif, substantif, bermanfaat, dan strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul dan berkompetisi dalam menjalani kehidupannya.
Agus Sukiswo, Inspektur Utama BKKBN, menuturkan, jika kita lihat pada tahun 2015-2020, program kita tetap sama KKBPK. Kita lihat pada 2019 ini, RPJM terakhir ini punya target-target dan angka yang belum tercapai, kemudian disusun lagi target untuk 2020-2024 nah ini BKKBN per 1 Juli ada Kepala BKKBN yang baru, Hasto Wardoyo mantan Bupati Kulonprogo ternyata beliau melihat sasaran khalayaknya sudah berbeda yang sekarang disasar adalah kaum milenial karena 35% penduduk Indonesia adalah kaum milenial.
"Untuk itu kita perlu re-branding, hal yang pertama dirubah adalah logo yang milenial, yang kedua yang akan dirubah adalah jingle yang akan diperbaiki namun tetap dengan syair yang sama, dan yang ketiga yang akan dirubah adalah tagline ‘Dua Anak Cukup' dan sekarang dirubah menjadi ‘Berencana Itu Keren’. Karena milenial calon orang tua dan juga sebagai modal pembangunan yang akan kita gembleng supaya berkualitas," ungkapnya.
Inspektur Utama Agus Sukiswo juga bersyukur dengan adanya komitmen dari Pemprov. Kep. Bangka Belitung, pada 2019 BKKBN Kanwil Bangka Belitung mendapatkan penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK), se-Indonesia hanya dua Kanwil BKKBN yang mendapat penghargaan ini yaitu BKKBN Kanwil Kep. Bangka Belitung dan BKKBN Kanwil Jawa Timur.
Untuk memperoleh penghargaan ini, tentu harus ada manajemen perubahan, dari pelayanan bidang, tata kelola, peningkatan kualitas SDM, seperti pelatihan-pelatihan. Sehingga meningkatkan pelayanan, serta adanya akuntabilitas dana baik dari APBN atau APBD yang harus betul-betul digunakan untuk pelayanan masyarakat.
"Dan ke depannya diharapkan bisa mencapai predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) dan harus ada inovasi-inovasi pelayanan terkait dengan program KKBPK, Kampung KB, dan Bangga Kencana,” ungkapnya.
Ketua PD IBI Bangka Belitung, Nurita, mengharapkan dukungan baik dari pemerintah pusat hingga daerah untuk bisa memberikan perhatian lebih terhadap tenaga bidan ini. Karena menurutnya, apa yang didapat kadang tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk itu dirinya berharap agar pemerintah dapat memberikan insentif bagi bidan desa ini.
"Bidan harus tetap mengutamakan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, setiap pelayanan yang dilakukan bidan harus sesuai dengan SOP agar hasil yang didapat bisa berkualitas dan masyarakat pun akan senang, gratis, namun tetap berkualitas," ungkapnya.
Nurita juga menerangkan bahwa, dari kerja samanya selama ini cukup baik antara IBI dan BKKBN dari sejak dulu, dirinya berharap ke depan dapat ditingkatkan lagi.
"Karena dengan Baksos IBI ini terlihat antusias masyarakat untuk mendatangi pelayanan yang sifatnya cafeteria. Berkumpul banyak orang, sehingga mereka bisa saling bertukar pengalaman dan berharap tingkat kepercayaan masyarakat bisa lebih tinggi lagi. Karena, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dari diri kita sendiri dulu harus berkualitas," ungkapnya.
