Jakarta (Antara Babel) - Pengamat politik dari Pemerhati Pemilu Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menuding bahwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso yang memimpin sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada bermain mata dengan Partai Demokrat.
"Ketika Pak Priyo ketuk palu tentang adanya dua opsi tapi saat bersamaan beri kesempatan Demokrat untuk bicara tentang sikap mereka. Padahal kan sudah ketuk palu dan sudah tidak boleh bicara kecuali kalau mau interupsi," kata Ray dalam diskusi "Pandangan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu yang Demokratis atas hasil rapat paripurna DPR tentang RUU Pilkada dan sikap Partai Demokrat di Jakarta, Jumat.
"Ini aneh bin ajaib sudah ketuik palu malah beri kesempatan Demokrat untuk bicara. Saya melihat ada main mata pimpinan sidang khususnya Priyo dengan Fraksi Demokrat," tegas Ray.
Sidang paripurna sempat berlangsung ricuh setelah pimpinan sidang Priyo Budi Santoso memutus dua opsi voting RUU Pilkada, yakni opsi Pilkada lewat DPRD dan opsi Pilkada secara langsung.
Hal ini menimbulkan reaksi terutama bagi anggota fraksi pendukung Pilkada langsung. Mereka meminta Priyo mencabut putusan Priyo tersebut. Fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura berbalik mendukung syarat mutlak yang diajukan Partai Demokrat agar dimasukkan dalam opsi ketiga untuk voting di sidang paripurna.
Tetapi, Demokrat justru memutuskan "walk out" dalam sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada saat syaratnya didukung oleh Fraksi PDI-P, PKB, dan Hanura.
Menurut Demokrat dukungan atas opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak yang diajukan Demokrat hanya "lip service" atau di mulut saja dan tidak sungguh-sungguh. Saat itu, sebanyak 129 anggota dari 148 kursi milik F-Demokrat hadir dalam sidang paripurna.
Demokrat melihat bahwa opsi yang diajukan atau opsi ketiga itu sangat kecil peluangnya untuk diakomodir sehingga Demokrat menilai hanya ada dua opsi dalam voting di rapat paripurna, yakni pilkada langsung dan tidak langsung.
"Aktor utamanya Priyo, yang betul-betul memainkan drama. Ia mengetukkan palu yang sarat kepentingan dan membuat rapat menjadi kisruh," kata Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia (TePi Indonesia) Jeirry Sumampow.
Setelah aksi "walk out" Demokrat, keputusan soal RUU Pilkada dimenangkan oleh suara yang mendukung dikembalikannya Pilkada oleh DPRD dengan total 226 suara.
Fraksi yang tergabung dalam koalisi Merah Putih tetap mendukung Pilkada lewat DPRD antara lain Golkar (73 anggota), PKS (55 anggota), PAN (44 anggota), PPP (32 anggota), dan Gerindra (22 anggota).
Adapun dukungan untuk Pilkada langsung meraih 13 suara. Koalisi Jokowi-JK tetap mendukung Pilkada langsung yakni PDI Perjuangan (88 anggota), PKB (20 anggota), Hanura (10 anggota), ditambah 6 anggota dari Fraksi Demokrat dan 11 dari anggota Fraksi Golkar.
"Kalau kita lihat ekspresi Priyo tadi malam, dia kaget bahwa ada juga 11 orang anggota Fraksi Golkar yang dukung Pilkada langsung salah satunya itu Ketua DPD Golkar Jawa Timur," ujar Jeirry.
