Sungailiat, Bangka (ANTARA) - Kebijakan kongkrit pemerintah memberikan kelonggaran aturan tanpa tes antigen dan polymerase chain reaction (PCR) pelaku perjalanan dalam negeri (domestik) disambut antusias oleh pemerintah daerah di Indonesia, terutama pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Langkah pemerintah tersebut dinilai mampu mempercepat dukungan pemulihan ekonomi di segala sektor yang sempat terhambat akibat munculnya severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), yang menyebar dua tahun lamanya.
Pelaku perjalanan dalam negeri atau antar pulau di Indonesia mempunyai peran besar mendorong percepatan putaran perekonomian bagi masyarakat daerah yang di tuju, karena momentum itu dapat dimanfaatkan oleh daerah memperkenalkan bahkan memasarkan kembali produk daerah yang selama ini terpaksa harus disimpan dalam “Kotak pandemi COVID-19”.
Bupati Bangka Mulkan mengatakan, dampak sebaran varian virus corona kala itu menuntut pemerintah pusat dan daerah memfokuskan program penanganan COVID-19 dengan memaksimalkan bantuan langsung masyarakat terdampak.Puluhan miliar anggaran pemerintah daerah yang sebelumnya sudah terencana untuk berbagai bidang, harus dilakukan pegeseran di bidang kesehatan penanganan sebaran COVID-19. Perekonomian masyarakat turun dratis, mulai dari berhentinya usaha masyarakat sampai hilangnya pekerjaan karyawan swasta.
Meskipun perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangka tidak begitu besar terdampak jika dibandingkan dengan masyarakat di sejumlah kota besar di Indonesia, kata Mulkan, khusus sektor pariwisata salah satu sektor terdampak besar yang sangat besar sebaran COVID-19, dimana kunjungan wisatawan tidak masuk karena pertimbangan mencegah virus corona sehingga memaksa beberapa manajemen usaha wisata menghentikan usahanya yang mengakibatkan merumahkan karyawan.
Menyikapi wabah COVID-19 saat itu Bupati Mulkan mengingatkan dan mendorong seluruh pelaku usaha di saat pandemi COVID-19, dapat dimanfaatkan dengan baik mempersiapkan diri menghadapi kondisi normal ke depan dengan cara mengatur kembali strategi peningkatan kualitas layanan produk supaya diminati pasar.
“Saya optimis, sektor pariwisata di Kabupaten Bangka secara bertahap akan kembali pulih, pariwisata ditetapkan sebagai salah satu sektor unggulan selain sektor lainnya,” kata bupati.
Bahkan bupati, minta seluruh kepala desa dapat mengoptimalkan kekayaan alam wisata desa dengan didukung anggaran dana desa yang diterimanya sebab banyak potensi wisata yang dimiliki pemerintah desa, seperti agrowisata, kolong atau danau di area bekas tambang biji timah dan objek wisata lain.
Pemerintah desa dapat melibatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta kelompok masyarakat desa setempat dalam mengelola dan mengembangkan wisata alam desa.
Berkemas sambut wisatawan
Perubahan status dari pandemi COVID-19 ke status ke endemi sebagai upaya memfokuskan pada penataan dan pemulihan ekonomi berkelanjutan Keputusan kelonggaran aturan tanpa tes antigen dan PCR, menjadi harapan baru bagi dunia pariwisata daerah untuk berkemas menyiapkan infrastruktur pendukung menyambut ratusan ribu wisatawan di era endemi COVID-19.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, telah menyusun skenario program yang tertata dan terarah untuk menyambut 246.477 wisatawan masuk di daerah itu hingga akhir 2022, seperti sport tourism, pameran, Sungailiat Triatlhon, Sungailiat Adventure Trail, dan Bangka Expo serta kegiatan lain yang mampu menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Bangka.
“Pola kemitraan kelembagaan dengan pemangku kepentingan di sektor penyangga pariwisata, pelaku usaha mikro menengah terus diperkuat untuk daya dukung tercapainya 246.477 wisatawan dalam dan luar negeri,” kata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Rismy Wira Madonna dalam keterangannya.
Ekonomi kreatif yang dikembangkan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan sektor kepariwisataan, pariwisata mempunyai keterkaitan erat dengan ekonomi kreatif karena mempunyai peran nyata yang mampu memberi nilai tambah pada daya tarik dan daya saing pariwisata. Tercatat ekonomi kreatif nasional tahun 2021, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai angka Rp1.211 triliun.
Pemerintah Kabupaten Bangka selain mendukung pengembangan UMKM dengan menyediakan sarana galeri terpusat promosi dan pemasaran hasil olahan pelaku usaha UMKM. Peningkatkan sumber daya pelaku usaha terus dilakukan.
Pemerintah daerah memberikan kemudahan akses permodalan pelaku UMKM dengan pemberian subsidi bunga nol persen melalui mitra lembaga keuangan yang ditunjuk mencapai total Rp600 juta.
Penguatan kemitraan masyarakat juga terus dibangun seperti melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tingkat desa sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan. Pokdarwis tidak hanya sebagai komunikator dalam pengembangan kepariwisataan namun juga sebagai fasilitator masyarakat desa wisata setempat.
Penguatan pengembangan pariwisata berbasis desa wisata terus dikembangkan dengan melibatkan langsung masyarakat di sentra penyangga dengan meningkatkan kompetensi desa, seperti mengikutkan dalam ajang Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.
Terdata 10 desa yang diikutkan dalam ajang ADWI yakni, Desa Rebi, Bukit Layang, Dalil, Jelitik, Matras, Romodong, Pemali, Air Anyir, Deniang dan Desa Lumut. Semua desa yang diikutkan dalam kompetisi sudah diberikan pembekalan termasuk pelaku ekonomi kreatif di desa wisata.
Kabupaten Bangka dengan luas geografis wilayah mencapai 2.951 kilometer persegi, delapan wilayah administrasi kecamatan dan 62 desa, memiliki kekayaan objek wisata mulai dari wisata religi, kuliner dan wisata alam dengan panorama alam cukup indah untuk dikunjungi wisatawan dalam maupun luar negeri.
“Semua objek wisata yang ditawarkan untuk dikunjungi wisatawan baik dalam dan luar negeri, tidak kalah indahnya dengan destinasi wisata dari daerah lain di Indonesia,” katanya.
Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat di daerahnya bersama-sama mendukung program pemerintah guna kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
PHRI sediakan 500 kamar hotel
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyediakan kamar dengan berbagai kelas untuk memberikan layanan kenyamanan wisatawan yang menginap.
“Dari 15 anggota PHRI, total terdapat 500 kamar hotel yang disediakan didukung dengan fasilitas aneka kuliner di restoran,” kata Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Alfons Abi.
Dia menilai, kebijakan pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku perjalanan domestik menggunakan jasa transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen atau PCR negatif, berdampak besar menyegerakan pulihnya sektor pariwisata daerah.
Menurutnya, selama pandemi COVID-19, merupakan masa tersulit bagi dunia pariwisata karena dituntut mengatur manajemen agar tetap bertahan termasuk juga mengatur jam kerja karyawan.
“Kami sudah mempersiapkan semuanya menyambut wisatawan yang berkunjung dari berbagai daerah di Indonesia serta dari sejumlah wisatawan mancanegara,” ujarnya.
Alfons Abi mendorong pelaku usaha hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI, melengkapi dokumen sertifikat halal yang diterbitkan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan.
“Sertifikat halal untuk hotel dan restoran perlu dilengkapi oleh pelaku usaha guna menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu atau pelanggan yang menginap sekaligus yang makan di restoran," kata Alfons.
Dia mengakui, sampai saat ini dari 15 anggota pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam wadah PHRI, baru dua hotel dan restoran di Kabupaten Bangka yang sudah melengkapi sertifikat halal yakni Hotel dan Restoran Tanjung Pesona dan Hotel Restoran Novilla Sungailiat Bangka.
Sertifikat halal diatur dalam undang - undang nomor 33 tahun 2014, yang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).
Tercatat sejak tahun 2021 sampai akhir Februari 2022, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan 2.224 sertifikat halal untuk berbagai jenis usaha masyarakat mulai dari restoran, hotel, rumah pemotongan hewan dan lainnya.
