Pangkalpinang (Antara Babel) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Provinsi Bangka Belitung menilai pemerintah tak peka dengan masalah perekonomian yang semakin melambat pertumbuhannya di Negeri Serumpun Sebalai ini.
Kabid Pembinaan Anggota HMI Babel, Sabpri Aryanto melalui siaran pers yang diterima Antara Babel, Senin malam, menyebutkan, pertumbuhan perekonomian Babel anjlok dalam beberapa tahun terakhir dan di setiap kabupaten/kota masyarakat selalu mengeluh dengan mahalnya barang kebutuhan pokok serta murahnya nilai jual sumber daya alam (SDA).
HMI Babel menyoroti sejumlah hal di antaranya:
1. Lesunya perekonomian masyarakat Babel yang terlihat dari daya beli yang semakin melemah.
2. Harga kebutuhan dasar di pasaran melambung tinggi yang membuktikan pemerintah daerah di Babel tidak mampu mengatasi hal tersebut.
3. Melemahnya nilai tukar rupiah atas dolar AS akan berimplikasi pada sektor ekonomi real masyarakat, sementara pemerintah daerah di Babel tidak memiliki solusi jitu untuk mengatasi itu.
4. Pemerintah daerah di Babel juga dinilai tidak punya konsep ekonomi kreatif yang justru dinanti masyarakat agar tidak melulu bergantung pada timah.
5. Indikator yang paling fundamental ialah ketika pemerintah daerah di Babel tidak mampu memberikan garansi setiap tahunnya atas terbukanya lapangan kerja.
"Seharusnya pemerintah peka terhadap persoalan yang serius ini, apalagi kita akan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pertanyaannya apakah kita siap menerima semua ini dengan keadaan daerah yang semakin lemah daya saingnya? Tentu kita harus berpikir berkali-kali atas semua ini. Makanya, pemerintah harus benar-benar serius mengatasi permasalahan ini, jangan sampai daerah mengalami krisis ekonomi berkelanjutan," ujarnya.
Menurut Sabpri, hari ini masyarakat sudah merasakan efek domino dari kegelisahan terhadap semua masalah ekonomi. "Jadi pertanyaan kita sebagai masyarakat kecil bagaimana mau bersaing dengan negara-negara asing, sedangkan Babel yang katanya memiliki SDA sangat baik dibanding daerah lainya masih saja warganya mengeluh dengan masalah ini," katanya.
"Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas semua ini, masyarakat atau pemerintah? Pemerintah harus tanggap memberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah perekonomian di negeri yang kaya dengan SDA ini agar masyarakat sejahtera," ujarnya.
