Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sebagai Perwakilan Kementerian Keuangan, menjalankan peran strategis sebagai treasurer, regional chief economist, dan financial advisor untuk mendukung penyaluran APBN, pembangunan daerah serta peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Dalam keterangan yang diterima di Pangkalpinang, Kamis (26/6), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Syukriah HG, beserta tim Kanwil DJPb Babel dan KPPN Tanjung Pandan melakukan audiensi degan Bupati Belitung untuk menegaskan pentingnya sinergi antara Ditjen Perbendaharaan dan pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya menggali potensi daerah untuk meningkatkan perekonomian meskipun daerah Belitung masih mengunggulkan produksi pertambangan, akan tetapi daerah harus dapat meningkatkan sektor selain tambang yang cenderung lebih stabil dan tidak terdampak dengan fluktuasi harga produk pertambangan.
Data PDRB di tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung memiliki potensi yang sangat baik di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Potensi ini wajib dimanfaatkan pemerintah daerah dengan baik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di angka 5%.
Sebagai langkah awal untuk pemetaan potensi daerah, Pemda Kabupaten Belitung perlu untuk melakukan pendataan pada beberapa sektor, seperti pengelolaan sawit, pajak daerah, retribusi daerah, aset berwujud dan aset tak berwujud, potensi seluruh desa, potensi ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan produksi pertanian, potensi ekspor di sektor perikanan, kelautan dan sarang burung walet.
"Pemda perlu serius dalam menggarap sektor perikanan yang mendukung perubahan paradigma perencanaan strategis perekonomian Indonesia yang dikenal dengan blue economy (ekonomi biru) atau ekonomi maritim yang merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan perekonomian, perbaikan kehidupan masyarakat dan kesehatan ekosistem laut.
Menurut data BPSdi tahun 2024 Kabupaten Belitung memiliki jumlah 45,6 juta kilogram produksi perikanan tangkap di laut dengan nilai produksi sebesar Rp1,4 triliun. Sektor ini memiliki peluang yang sangat baik, akan tetapi menghadapi tantangan yang berarti, seperti ekspor perikanan kelautan yang kurang memperhatikan legalitas dokumen asal produk.
Hal ini mengakibatkan tidak tercatatnya produk perikanan yang dikirimkan ke daerah dan negara lain sebagai produk yang berasal dari wilayah Belitung.
“Produk perikanan yang akan diekspor seharusnya tidak menjadi masalah dikirimkan dari daerah mana (misal Jakarta). Yang terpenting adalah adanya dokumen resmi yang menyatakan asal produk perikanan tersebut, yakni Kabupaten Belitung,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Babel.
Untuk itu, menurutnya perlu dilakukan edukasi kepada pengusaha perikanan kelautan untuk mendokumentasikan legalitas produk asal Belitung.
Tantangan lain yang mempengaruhi perekonomian serta alokasi penyaluran dana transfer ke daerah antara lain cashflow keuangan daerah yang kurang lancar serta adanya mismatch data jumlah produksi sarang burung walet antara pemda dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung termasuk di dalamnya pemungutan pajak dan PNBP-nya.
Pada pertemuan ini, Pemda Belitung dan Kepala Kanwil DJPb Babel bertukar pikiran mengenai strategi lainnya yang dapat diimplementasikan untuk menghadapi tantangan di atas, seperti koordinasi dengan Balai Karantina terkait dengan ekspor sarang burung walet serta alternatif-alternatif untuk meningkatkan retribusi daerah dan PAD secara umum.
Pada akhir kegiatan, Kepala Kanwil DJPb Babel menekankan bahwa pendapatan daerah bukan semata-mata tugas dari instansi yang membidangi pendapatan daerah, melainkan adalah partisipasi dan kolaborasi dari seluruh instansi yang dimungkinkan menghasilkan pendapatan daerah. Penggalian potensi daerah juga perlu digiatkan agar perekonomian daerah tidak bergantung pada satu sektor saja.
Kepala Kanwil DJPb Babel juga menyatakan pihaknya siap mendampingi, mengawal, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan arahan serta rekomendasi untuk peningkatan perekonomian daerah.
