DKPPKB Bangka Selatan akui panjangnya birokrasi pelayanan RSUD

Toboali (ANTARA) - Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui panjangnya birokrasi pelayanan di Rsud karena statusnya belum BLUD.

"Mudah-mudahan Tahun 2023 nanti status RSUD kita menjadi Badan Layanan Umum Daerah(BLUD) dan pelayanan dapat maksimal,"kata Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan Agus Pranawa di Toboali,(25/8).

Disampaikannya ada beberapa faktor lemahnya pelayanan kepada masyarakat selain masalah distribusi obat-obatan juga tunjangan atau jasa medis yang belum dibayarkan.

"Namun kalau jasa medis saya rasa kawan-kawan tenaga kesehatan dapat dimaklumi tapi kalau masalah panjangnya birokrasi harus dibenahi lebih fokus lagi,"katanya.

Menurut Direktur RSUD tahun lalu itu persoalan pelayanan memang harus dibenahi untuk menyambut program berobat gratis pemda ini.

"Tadi kita sudah koordinasi dengan beberapa pihak untuk menyiapkan langkah-langkah strategis menuju perbaikan,"kata dia.

Ia mengatakan kalau soal anggaran tidak ada masalah hanya proses pendistribusian obat-obatan yang memang harus dicari alternatif lain agar dapat digunakan setiap saat.

"Untuk saat ini anggaran di dinas kesehatan kurang lebih 175 miliar lebih untuk mengakomodir 10 Puskesmas dan dua unit Rsud,"katanya.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan M.Fauzan mengatakan siap melakukan perbaikan dan pembenahan untuk melayani masyarakat. 

"Intinya mari kita saling berbenah untuk kebaikan bersama,semoga kedepan pelayanan kita dapat berjalan maksimal,"kata dia.