Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat miskin, guna menekan dan mengendalikan inflasi di daerah itu.
"Kami melibatkan kepolisian untuk mengoptimalkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi ini," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Naziarto di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk mengendalikan inflasi, sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menko Marves Luhut B. Pandjaitan kepada pemerintah daerah dalam mengantisipasi kenaikan inflasi dampak ekonomi global.
"Pada Selasa (30/8), Mendagri menyampaikan bahwa 80 persen dari Rp502 triliun subsidi BBM tidak tepat sasaran, sehingga Mendagri menekan pemerintah daerah dan instansi terkait lebih memperketat mengawasi distribusi BBM bersubsidi ini," ujarnya.
Menurut dia langkah antisipatif untuk menangani inflasi ini, Pemprov Kepulauan Babel juga melaksanakan gerakan penghematan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari.
"Kami berharap dengan adanya pengawasan ketat ini, distribusi BBM bersubsidi ini lebih tepat sasaran dan dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya," katanya.
Kepala Polda Provinsi Kepulauan Babel Irjen Pol Yan Sultra menegaskan masyarakat khususnya penerima subsidi untuk tidak menimbun BBM bersubsidi karena dapat memicu kenaikan inflasi, memicu gangguan keamanan, dan antrian panjang kendaraan dan lainnya.
"Selama pengawasan di SPBU ini, kami berhasil mengamankan beberapa pengerit BBM subsidi. Mereka mengerit BBM bersubsidi untuk dikumpulkan dan dijual ke penambang bijih timah konvensional," katanya.
